Pemilu 2024

Menteri Kabinet Jokowi Jangan Suarakan Penundaan Pemilu, Hasto: Pemilu 2024 Sudah Ditetapkan

Hasto Kristiyanto juga menyinggung menteri-menteri yang berbicara dan justru mendukung pemilu ditunda.

Editor: Rahimin
istimewa
Luhut Binsar Pandjaitan - Hasto Kristiyanto. Menteri Kabinet Jokowi Jangan Suarakan Penundaan Pemilu, Hasto: Pemilu 2024 Sudah Ditetapkan 

TRIBUNJAMBI.COM - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bilang, jadwal pemungutan suara pemilu sudah ditetapkan bersama, yaitu 14 Februari 2024.

Untuk itu, PDI-P meminta semua pihak, termasuk menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak menyuarakan pernyataan yang berbeda terkait kesepakatan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

"Kalau pemilu sudah dicanangkan pada 14 Februari 2024, ya itu aturan main yang harus disepakati," katanya ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3/2022) malam.

Hasto Kristiyanto mencontohkan seperti ajang perlombaan olahraga. Di mana memiliki ketentuan atau aturan main yang harus disepakati antara penyelenggara dan peserta.

Terkait aturan main di olahraga itu, imbuh politik juga memiliki kesepakatan yang sama.

Contohnya, kata Hasto Kristiyanto, lomba lari di mana semua peserta dan penyelenggara sepakat, perlombaan baru dimulai ketika wasit mengangkat bendera atau selesai memberikan aba-aba berupa hitung mundur angka.

"Kalau di maraton ini ada pelari terlebih dahulu 20 menit sebelumnya, yang lain belakangan. Kita tidak bisa menentukan juara, karena tidak ada aturan kapan start, finish-nya. Itu kan jadi berantakan," ujarnya.

"Maka start dan finish dalam dunia politik khususnya melalui pemilu itu harus disepakati bersama," sambung Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto juga menyinggung menteri-menteri yang berbicara dan justru mendukung pemilu ditunda.

Harusnya, menteri-menteri itu tidak menunjukkan sikap yang berbeda terkait kesepakatan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

Hasto Kristiyanto mengatakan, rakyat justru menginginkan adanya pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali di mana semestinya digelar pada 2024.

"Sehingga elite politik tidak boleh menunjukan sikap berbeda dengan disiplin rakyat yang memang menginginkan adanya meknisme demokrasi selama 5 tahun sebagaimana diatur dalam konstitusi itu," katanya.

Untuk diketahui, sejumlah elite politik dari menteri dan pimpinan partai politik menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Satu menteri itu ialah Menko arves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyinggung analisis big data terkait wacana penundaan pemilu.

Luhut klaim big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda benar adanya.

Luhut juga menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca juga: Muhaimin Iskandar Menunggu Dipanggil Megawati Terkait Penundaan Pemilu 2024

Baca juga: Menkominfo Usulkan Pemilu 2024 di Indonesia Pakai Sistem e-voting, Ini Alasannya

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 Tetap Jalan, KPU dan Komisioner Baru Tak Terpengaruh Isu Penundaan

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved