Advetorial

BPN Tanjung Jabung Barat Serahkan 3.060 Sertifikat Tanah untuk Rakyat Program PTSL

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Barat lakukan Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat program pendaftaran tanah sistematis lengkap...

Tribunjambi/Danang
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Barat lakukan Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2021 di kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kamis (17/3/2022). 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Barat lakukan Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2021 di kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kamis (17/3/2022).

Ada 5 desa yang akan menerima sertifikat, yaitu Desa pulau Pauh mendapatkan target sebanyak 428 bidang, produk K1 (sertifikat) sebanyak 365 dan yang siap diserahkan secara simbolis sebanyak 139 bidang.

Kedua Desa Lumahan, dengan target 1.552, produk K1 (sertifikat) sebanyak 940 bidang dan yang siap diserahkan sebanyak 228 bidang.

Ketiga Desa Margo Rukun, target 1.470 bidang, produk K1 (sertifikat) sebanyak 349 dan yang siap diserahkan sebanyak 99 bidang.

Keempat Desa Sungai Rambai, target 1.657, produk K1 (sertifikat) sebanyak 1.135 bidang, dan yang siap diserahkan sebanyak 124 bidang.

Kelima Desa Rantau Badak Lamo dengan target 312, produk K1 (sertifikat) sebanyak 271, dan yang siap diserahkan sebanyak 169 bidang.

Kepala kantor Pertanahan Tanjung Jabung Barat, Supriadi dalam sambutannya mengatakan ada 3.060 bidang sertifikat yang akan diserahkan namun terkendala tempat, waktu dan masih ada hang dalam pengerjaan sehingga baru bisa menyerahkan secara simbolis sebanyak 759 bidang.

"Jadi untuk hari ini kita serahkan secara simbolis sebanyak 759 bidang, jadi sisanya nanti saya mohon kepala desa tidak bosan koordinasi dengan BPN supaya sertifikatnya cepat kita serahkan," ujarnya.

Karena ia katakan BPN Tajung Jabung Barat juga didesak oleh pusat supaya sertifikat yang sudah selesai agar segera di serahkan kepada pemilik yang sebenarnya.

Ia juga mengucap selamat kepada masyarakat yang menerima sertifikat dari dari program pemerintah ini.

Namun ia mengatakan sertifikat tahun 2021 ini masih BPHTB (Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) terhutang, padahal pihaknya telah berusaha meminta kepada pemerintah daerah untuk menggratiskan.

"Setiap pemberian hak atas tanah itu, kita berkewajiban membayar BPHTB, BPHTP itu dibayar sekali dalam setiap pemberian hak atas tanah, karena itu aturan dari negara, tapi hanya dibayar pada saat menerima pertama kali," ujarnya.

"Mudah-mudahan di tahun 2022 bisa digratiskan BPHTB nya, mungkin di desa lain yang beruntung," harapnya.

Baca juga: Sediakan Minyak Goreng, Vaksinasi Polres Tanjabbar Diserbu Emak-emak

Baca juga: Minyak Goreng Kembali ke Harga Pasaran, Diskoperindag Tanjabbar Minta Masyarakat Memaklumi

Baca juga: Kajari Tanjabbar Marcelo Bellah Pimpin Apel Pencanangan dan Penandatanganan Komitmen Bersama

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved