Novel Baswedan Cs Gugat Jokowi, KPK dan BKN ke PTUN: Tak Boleh Dibiarkan

Eks pegawai KPK menggugat Presiden RI Joko Widodo, pimpinan KPK, hingga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke PTUN DKI Jakarta.

TRIBUNNEWS
Novel Baswedan Cs menggugat Presiden Jokowi, pimpinan KPK dan BKN ke PTUN DKI Jakarta. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Puluhan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggugat Presiden RI Joko Widodo, pimpinan KPK, hingga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Sidang perdana digelar hari ini Kamis (10/3/2022).

Perwakilan eks pegawai KPK Novel Baswedan menyatakan bila gugatan yang dilayangkan pihaknya, agar ke depan tidak ada pembiaran yang dilakukan oleh para petinggi negara dalam proses penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di wilayah kerja KPK.

"Poin utamanya adalah perbuatan sewenang-wenang, perbuatan melawan hukum itu tak boleh dimaklumi, tak boleh dibiarkan," ujar Novel saat ditemui awak media di PTUN DKI Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (10/3/2022).

Dalam gugatan yang teregister dengan nomor 46/G/TF/2022/PTUN.JKT tersebut, eks penyidik senior KPK itu juga menyatakan ada upaya pelemahan dalam pemberantasan korupsi dari para pimpinan KPK.

Hal itu berdasar kata dia, sejak dirinya bersama 57 pegawai lainnya tersingkir dari lembaga antirasuah karena tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN.

"Karena itu bukan sekadar masalah kesewenang-wenangan, pelanggaran hukum yg dilakukan pr pimpinan kpk ataupun dalam hal lainnya, ataupun kerugian yg kami alami begitu juga dengan pelanggaran HAM yang mereka lakukan," kata Novel.

"Tapi ada juga hal yang lebh penting yaitu upaya memberantas korupsi yang sedang dilemahkan dan ini menjadi masalah yang lebih serius. Karena itu gugatan penting untuk dilakukan," sambungnya.

Baca juga: Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewas KPK, Alumni AJLK2020: Suami Istri Kental Konflik Kepentingan

Novel yang kini sudah bekerja menjadi ASN Polri menyatakan bila pimpinan KPK telah melakukan pelanggaran hukum dengan memberhentikan puluhan pegawai KPK, termasuk dirinya.

Padahal berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan atau temuan Ombudsman RI, terdapat maladministrasi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tersebut.

Bukan hanya itu, dalam temuan lembaga lainnya yakni Komnas HAM, bahwa dalam proses alih status menjadi ASN itu juga ada 11 poin dugaan pelanggaran HAm yang terjadi.

Namun demikian, hal tersebut justru dibiarkan atau belum pernah dilakukan tindakan oleh pimpinan KPK.

"Dan itu dilakukan dengan terang dengan nyata dan saya pikir kalau hal seperti ini dibiarkan dampaknya bukan hanya terhadap kami tapi ke depan akan bisa membuat teruskan yang lebih besar lagi," tukas Novel.

Diberitakan sebelumnya, Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih berlanjut meski sebagian besar pegawai yang tidak lolos sudah diangkat menjadi ASN di Polri.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved