Pemerintah Siapkan Roadmap Menuju Endemi, WHO yang Menentukan. Biasakan Hidup dengan Prokes

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Tren pertambahan kasus harian Covid-19 di Indonesia cenderung melandai akhir-akhir ini usai sempat di atas 64.700 pada pertengahan Februari 2022 lalu. Seiring dengan itu, pemerintah tengah menyiapkan sederet kebijakan masa transisi menuju endemi.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan(Kemenkes) RI terus mematangkan roadmap atau peta jalan masa transisi dari pandemi menuju endemi covid-19. Sekretaris Direktorat Jenderal Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan ada dua fase yang harus dilakukan sebelum menuju situasi endemi, pertama, fase pengendalian pandemi.

Artinya, laju penularan atau reproduction number harus di bawah 1. Kondisi laju penularan sangat rendah pernah dirasakan Indonesia dalam kurun waktu September hingga Desember 2021.

Kedua, yaitu fase pra endemi. "Kita sedang menyusun roadmap menuju situasi endemi. Tentunya sebelum endemi tercapai, yang harus kita lakukan dua fase sebelumnya," kata Nadia dalam keterangan virtual yang dikutip, Rabu (9/3).

Ia menjelaskan, untuk menuju endemi tentu ada indikator yang harus ditetapkan bersama para ahli kesehatan. "Beberapa hal misalnya yang sudah menjadi pertimbangan, termasuk transmisi komunitas yang sudah ada pada level 1, kemudian cakupan vaksinasi minimal 70 persen," jelas Nadia.

Selain itu, indikator seperti testing serta tracing tentu harus sesuai standar yang ada."Yang pasti adalah laju penularan atau yang kita ukur dengan reproduction rate itu kurang dari 1 dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini adalah beberapa hal, yang menjadi indikator kita dan dalam rangka menuju situasi endemi," tambahnya.

Perlu diketahui, endemi adalah penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu. Penyakit ini akan selalu ada di daerah tersebut, namun dengan frekuensi atau jumlah kasus yang rendah. Contoh penyakit endemi adalah demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia dan malaria di Papua.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, penetapan status endemi merupakan otoritas badan kesehatan dunia (WHO) karena untuk merubah pandemi yang berdampak pada banyak negara diperlukan perbaikan kondisi kasus secara global.

"Ke depannya semoga masyarakat dunia semakin baik beradaptasi hidup berdampingan dengan Covid-19," kata Wiku.

"Saat berada dalam kondisi endemi, dapat diindikasikan dari jumlah kasus dan kematian yang rendah bahkan 0 dalam jangka waktu tertentu. Dan kondisi ini hanya dapat tercapai jika masyarakat secara kolektif menjalankan pengendalian Covid-19 dengan optimal," kata dia.

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto juga mendesak pemerintah segera mengeluarkan skenario masa transisi dari pandemi menuju endemi. “Apresiasi bagi pemerintah yang berhasil mengendalikan Omicron penyebab utama gelombang ketiga Covid 19, yang ditandai tren terus menurunnya laju reproduksi virus di delapan provinsi besar,” kata Edy.

Dia menilai pemerintah telah berhasil mengendalikan dan menurunkan kecepatan penularan Covid-19. Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga bersyukur gelombang ketiga varian Omicron di Tanah Air tidak sampai memporakporandakan pertahanan kesehatan sebagaimana terjadi pada gelombang kedua varian Delta.

“Kita juga mengapresiasi kinerja dari pemerintah yang selama ini sudah banyak berbuat melakukan antisipasi dalam rangka memutus mata rantai virus dan juga membumihanguskan Covid-19,” kata Saleh.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota Komisi IX DPR Saniatul Lativa. “Kasus Omicron menurun tidak lepas dari sinergitas dan kerja sama semua pihak, termasuk peran serta masyarakat yang disiplin akan prokes dan bersedia untuk divaksin, sehingga Omicron bisa dikendalikan,” kata dia.

Wanti-wanti Epidemiolog