KPK Ungkap Fakta Baru Soal Mobil Mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono

Mantan Bupati Buru Selatan, Provinsi Maluku, Tagop Sudarsono Soulisa diduga membeli kendaraan mewah menggunakan identitas orang lain.

Sumber: KOMPAS TV
Direktur PT Vidi Citra Kencana (PT VCK) Ivana Kwelju dihadirkan mengenakan rompi tahanan KPK. Pemberi suap mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa ini resmi menjadi tahanan KPK, Selasa (2/3/2022). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Mantan Bupati Buru Selatan, Provinsi Maluku, Tagop Sudarsono Soulisa diduga membeli kendaraan mewah menggunakan identitas orang lain.

Tagop ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dalam proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011 hingga 2016.

"(TSS) diduga membeli kendaraan dengan menggunakan identitas pihak lain," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa (8/3/2022).

Untuk mengonfirmasi dan mendalami dugaan pembelian kendaraan tersebut, Ali mengatakan, KPK telah memeriksa saksi yang merupakan seorang wiraswasta bernama Alder Muharry di Gedung KPK Merah Putih, Senin (7/3/2022).

Sebelumnya pada Rabu (26/1/2022), KPK juga telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Buru Selatan tahun 2011-2016.

Mereka adalah Tagop dan Johny Rynhard Kasman (JRK) dari pihak swasta sebagai penerima suap serta Ivana Kwelju (IK) dari pihak swasta yang berperan sebagai pemberi suap.

Baca juga: Dua Wakapolda Lolos Seleksi Administrasi Pejabat Tinggi di KPK, Berikut Daftar Lengkapnya

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Tagop yang menjabat Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021 diduga memberikan perhatian lebih untuk berbagai proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buru Selatan.

Hal tersebut dilakukan bahkan sejak awal dirinya menjabat sebagai bupati.

Perhatian lebih Tagop tersebut di antaranya mengundang secara khusus Kepala Dinas dan Kepala Bidang Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.

Kemudian, Tagop merekomendasikan dan menentukan secara sepihak rekanan mana saja yang dapat dimenangkan untuk mengerjakan proyek, baik melalui proses lelang maupun penunjukan langsung.

KPK menduga dari penentuan para rekanan itu, Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk fee senilai 7 hingga 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan.

Baca juga: Fadhil Arief Terima Apresiasi KPK RI Dengan Raih Nilai MCP dan SPI Tertinggi Selama 2021 di Jambi

Khusus untuk proyek dari dana alokasi khusus (DAK), besaran fee ditetapkan sekitar 7 sampai 10 persen dan ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.

Proyek-proyek tersebut adalah pembangunan jalan dalam kota Namrole Tahun 2015 bernilai proyek sebesar Rp3,1 miliar, peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) bernilai Rp14,2 miliar.

Kemudian peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) bernilai Rp14,2 miliar, selanjutnya peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai Rp21,4 miliar.

Atas penerimaan sejumlah fee tersebut, Tagop diduga menggunakan orang kepercayaannya bernama Johny untuk menerima sejumlah uang dengan menggunakan rekening bank miliknya. Uang itu kemudian ditransfer ke rekening bank milik Tagop.

KPK menduga sebagian dari nilai fee yang diterima Tagop sekitar Rp10 miliar diberikan oleh Ivana karena telah dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus pada tahun 2015.

Berita ini telah tayang di Kompas.tv

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved