Wacana Penundaan Pemilu

PDIP Sebut Megawati Taat Konstitusi, Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi

Partai pemilik kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak

Editor: Fifi Suryani
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri memberikan penjelasan saat pengumuman kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada serentak 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). Mega akan jadi jurkam Gibran-Tegu. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA – Partai pemilik kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, PDIP adalah partai yang taat terhadap konstitusi negara.

"PDI Perjuangan akan terus kokoh, karena memang tidak ada ruang bagi penundaan Pemilu," kata Hasto dalam diskusi rilis hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), bertajuk 'Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden' secara daring pada Kamis (3/3).

Hasto mengatakan, dari hasil survei LSI terlihat jelas bahwa mayoritas masyarakat menolak penundaan Pemilu 2024. Namun, walaupun tak ada hasil survei itu, PDIP akan tetap menolak wacana penundaan pemilu.

"Dari survei LSI tadi sangat jelas dan tidak perlu diragukan. Namun ada atau tidak ada hasil survei, sikap Ibu Megawati Soekarnoputri, PDIP itu tetap sama, bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara PDIP itu kokoh di jalan konstitusi," kata Hasto.

Hasto menjelaskan, ketaatan terhadap UUD 1945 itu sangat penting karena konstitusi lahir dari falsafah bangsa Indonesia. Dia menyebut aspek legalitas dari sebuah kekuasaan juga sangat penting.

Oleh karena itu konstitusi harus ditaati dan tidak boleh dilanggar karena akan menghilangkan legalitas itu sendiri.

"Mekanisme periodesasi lima tahunan itu telah menjadi kultur demokrasi yang harus dihormati," ucap pria kelahiran Yogyakarta itu.

Hasto mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang, tapi ditentukan dari aspek continuity dan sustainability yang diangkat dari aspek policy. Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan dalam mewujudkan harapan rakyat bisa ditinjau dari Garis Besar Haluan Negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045.

"Sehingga negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat," ujar Hasto.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved