Berita Jambi

2023 Mendatang Honorer Akan Dihapuskan, Ini Penjelasan Asisten I Setda Pemprov Jambi

Memungkinkan, jika petugas kebersihan dan satpam dipindahkan menjadi outsourcing ini, gaji mereka akan semakin besar.

Penulis: Monang Widyoko | Editor: Rahimin
TRIBUNJAMBI/ZULKIFLI AZIS
Kantor Gubernur Jambi. 2023 Mendatang Honorer Akan Dihapuskan, Ini Penjelasan Asisten I Setda Pemprov Jambi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Pada 2023 mendatang pemerintah pusat merencanakan penghapusan tenaga kerja honorer di lingkup instansi pemerintah. 

Terlebih di daerah kemampuan keuangan daerah yang tak mempuni, sangat musatahil bisa mengangkat semua honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Begitu pula dengan nasib cleaning service dan tenaga kontrak lainnya seperti Satpam atau petugas keamanan disebuah instansi yang juga terancam. 

Instansi pemerintah tak bisa lagi mengangkat mereka menjadi PNS, namun mereka bisa tetap bekerja dengan dipindahkan menjadi tenaga kontrak atau outsourcing. 

Memungkinkan, jika petugas kebersihan dan satpam dipindahkan menjadi outsourcing ini, gaji mereka akan semakin besar.

Sebab, mereka bekerja dengan pihak ketiga, sehingga dibayar dengan lebih besar.

“Bisa jadi kalau dipindahkan ke outsourcing gajinya bisa lebih besar,” kata Apani Asisten I Setda Provinsi Jambi, Senin (28/2/2022).

Apani bilang, bisa saja gaji mereka juga lebih kecil dari sekarang, karena Pemprov Jambi akan membayar gaji mereka dengan melalui pihak ketiga. 

Namun, jika dipindah ke outsourcing ini, maka gajinya harus dibayar minimal sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Tapi, dari sekarang kita tidak merencanakan gajinya berapa, tetapi memungkinkan bisa lebih besar sesuai dengan kemampuan daerah,” tambahnya.

Apani bilang, saat ini gaji pegawai seperti cleaning servis dan satpam masih sebesar Rp 1.500.000.

Namun, jika mereka pindah outsourcing bisa mencapai Rp 2.600.000 an. 

“Karena kalau sudah dengan perusahaan nantinya, gaji akan ditambah minimal UMP,” ujarnya.

Menurutnya, jika berpatok dengan UMP maka gaji cleaning servis dan satpam bisa lebih besar.

Apani juga mengatakan, terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tidak semua pegawai honorer bisa diangkat menjadi PNS.

Pasalnya, keterbatasan anggaran yang masih belum cukup, sehingga bisa memberatkan keuangan daerah.

Menurutnya, jika nanti pegawai PPPK sudah diangkat, beban gaji dan lain sebagainya diserahkan pada daerah.

Katanya, sementara untuk honorer yang tak bisa menjadi PNS, Apani belum bisa mengatakan secara pasti. Pasalnya saat ini dirinya masih menunggu formula dari pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa berandai-andai dulu, kita tunggu regulasinya saja nanti dari pusat,” pungkasnya.

Baca juga: Pemerintah Pusat Akan Hapus Tenaga Honorer Pada 2023, Ini Tagngapan Anggota DPRD Jambi

Baca juga: Kriteria Tenaga Honorer yang Bisa Ikut Seleksi PPPK, Perhatikan Usia dan Masa Kerjanya

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved