Pemilihan Presiden

Partai Nonparlemen Buat Gebrakan Bakal Koalisi Untuk Pemilu 2024, Suara di Bawah PDI-P

Kamis, 24 Februari 2022 08:21

Editor: Rahimin

Partai Nonparlemen Buat Gebrakan Bakal Koalisi Untuk Pemilu 2024, Suara di Bawah PDI-P

(Dokumentasi/Partai Perindo)

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesudibjo, Ketua Umum PKP Yussuf Solichien, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha,Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Wakil Ketua Umum DPP PBB Tatang Zaenuddin, dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Zulhendri Chaniago, Rabu (23/2/2022).

Baca Selanjutnya:

Pelaku Mutilasi di Solo dan Sukoharjo Berhasil Ditangkap Polisi, Ini Motif dan Ancaman Hukumannya

TRIBUNJAMBI.COM - Pmpinan partai-partai nonparlemen membuat gebrakan.

Partai-partai nonparlemen mewacanakana akan berkoalisi untuk membahas rencana Pemilu 2024.

Partai nonparlemen itu, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda.

Pimpinan partai-partai ini menggelar pertemuan membahas rencana koalisi untuk 2024.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan, Partai Berkarya akan masuk ke koalisi tersebut.

Sehingga, koalisi ini akan mengantongi 13,6 juta suara hasil Pemilu 2019.

"Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor 2 setelah PDI-P. Maju terus kawan-kawan," katanya saata pertemuan pimpinan partai non-parlemen, Rabu (23/2/2022) malam, dikutip dari siaran pers.

Menurut Hary Tanoesoedibjo, dengan jumlah suara yang besar, partai-partai nonparlemen itu mewacanakan pembentukan satu koalisi untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk pencapresan di pemilu tahun 2024," ujarnya.

Dikatakan Hary Tanoesoedibjo, merujuk Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ambang batas pencalonan presiden bisa diperoleh tak hanya dengan 20 persen kursi parlemen, tetapi juga bisa lewat 25 persen perolehan suara pemilu.

Dijelaskan Hary Tanoesoedibjo, koalisi tersebut juga mewacanakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar presidential threshold menjadi 0 persen.

Pertemuan partai nonparlemen inj juga membahas rencana pembentukan sekretariat bersama.

"Kami akan terus membahas isu-isu untuk kepentingan bersama ke depan, sehingga diperlukan sekretariat bersama untuk wadah menyuarakan perjuangan kami semua yang berenam ini, dan nanti tentunya ada anggota baru," kata Hary Tanoesoedibjo.

Partai-partai tersebut juga sepakat membentuk koalisi partai parlemen yang masih akan dimatangkan.

Sejumlah pimpinan partai nonparlemen yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Ketua Umum PKP Yussuf Solichien, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha.

Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Wakil Ketua Umum DPP PBB Tatang Zaenuddin, dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Zulhendri Chaniago.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com