Berita Merangin

Kisruh RSUD Kolonel Abundjani Bangko Berlanjut, Dewan Kecewa Ketua Dewas Tak Hadir

Komisi II DPRD Merangin terus mengurai benang kusut atas kisruh yang terjadi antara Direktur RSUD Kol Abundjani Bangko dengan para dokter spesialis.

Tribunjambi/Darwin
Rapat DPRD Merangin terkait kisruh di RSUD Kolonel Abundjani Bangko. 

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Komisi II DPRD Merangin terus mengurai benang kusut atas kisruh yang terjadi antara Direktur RSUD Kol Abundjani Bangko dengan para dokter spesialis.

Komisi II DPRD Merangin telah memanggil manajemen RSUD Kolonel Abunjani Bangko yang dihadiri langsung direktur, dr Sephelio bersama beberapa jajaran kepala bidang dan dokter spesialis secara bergantian.

Kemudian, pada Senin (7/2/2022), anggota DPRD Merangin itu kembali mengadakan rapat dengan memanggil anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan juga Badan Kepegawayan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD).

Namun dalam pertemuan tersebut tidak didapati hasil yang maksimal. Pasalnya ketua Dewas yakni Sekda Kabupaten Merangin, Fajarman tidak hadir pada pemanggilan tersebut.

Tampak hadir pada pemanggilann ketiga tersebut hanya dua anggota Dewas Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko, yakni Chaidir dan Agus Zainudin.

Saat hearing, Ketua Komisi II M Yuzan meminta kepada Dinas BKPSDMD untuk memaparkan poin penting aturan terkait jam kerja Dokter spesialis.

Sementara kepada anggota Dewas RSD kolonel Abunjani diminta untuk memaparkan poin solusi terkait kisruh tersebut.

Kepala BKPSDMD Kabupaten Merangin Ferdi Ansori yang diwakili Kabid Kepangkatan dan Kepegawaian, Muhammad Hasbi.

Kata Dia, untuk aturan secara detail menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) 631 pihaknya tidak tahu secara detail aturan tersebut dan masih mempelajari status dan aturan Dokter Spesialis itu sendiri.

Baca juga: Ribut di RSUD Kolonel Abunjani Bangko, DPRD Merangin: Intinya Masalah Hati yang Tersakiti

"Kalau secara ASN nya kan sudah jelas. Karena Mereka Pegawai Negri (ASN),13 hari tidak kerja secara berturut - turut maka akan diberhentikan dari pegawai Negeri. Tapi kalau sesuai PMK kami juga belum mengerti dengan aturan secara husus untuk dokter spesialis itu dan masih kami pelajari," ungkap Hasbi menjelaskan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved