Koruptor Dari Indonesia Siap-siap Bakal Diekstradisi dari Singapura

Singapura dan Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi ditandatangani setelah diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998.

Editor: Rahimin
Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong. Koruptor Dari Indonesia Siap-siap Bakal Diekstradisi dari Singapura 

TRIBUNJAMBI.COM - Untuk koruptor, bandar narkoba hingga donatur aksi terorisme yang menjalankan aksinya di Indonesia, tidak bisa lagi bersembunyi di Singapura.

Sebab, Indonesia dan Singapura resmi menandatangani sebuah Perjanjian ekstradisi di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (26/1/20222).

Perjanjian ekstradisi ditandatangani setelah diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998.

Perjanjian itu dapat mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika, dan terorisme.

Di mana, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif yang berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya atau berlaku selama 18 tahun ke belakang.

Ini sesuai dengan ketentuan maksimal kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

“Selain masa rektroaktif, perjanjian ekstradisi ini juga menyepakati bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan," kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, dalam keterangan pers, Selasa (25/1/2022).

"Ini untuk mencegah privilege yang mungkin timbul akibat pergantian kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana guna menghindari proses hukum terhadap dirinya,” sambungnya.

Tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut Perjanjian ekstradisi itu ada 31 jenis.

Seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme.

Yasonna H Laoly bilang, Indonesia dan Singapura sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari negara peminta.

Ini dilakukan untuk proses penuntutan, persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi.

“Perjanjian ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura,” katanya.

Itu artinya, perjanjian ekstradisi IndonesiaSingapura itu juga akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved