Breaking News:

Jubir PT SPP Sebut Pemprov Jambi belum Tunaikan Kewajiban ke Pihaknya

Berita Jambi - PT Simota Putra Prayuda (SPP) Sebut Pemprov Jambi belum Tunaikan Kewajiban ke Pihaknya

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Tribunjambi/Samsul Bahri
Rapat pansus PT SPP bersama DPRD Provinsi Jambi soal HGB Mal WTC Batanghari Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pembangunan yang dilakukan oleh PT Simota Putra Prayuda (SPP) dengan aktivitas pembukaan pusat perbelanjaan mall WTC, Wiltop dan Parkir menjadi pembahasan dalam rapat Pansus, Sabtu (15/1/2022).

Rapat pansus dipimpin oleh Bustami Yahya, dengan anggota Akmaluddin, Rusli Kamal Siregar, Juwanda, Akmaluddin, Rusdi, Maimaznah, Nur tri Kadarini.

Pihak PT SPP yang diwakili oleh Abdul Jabar selaku juru bicara menjelaskan duduk awal perjanjian hingga pihaknya melakukan pembangunan hingga akhirnya saat ini beroperasi.

Ia menyebut bahwa perjanjian BOT kerjasama antara pemprov dengan PT SPP diawali di tahun 2002 dimana awalnya PT SPP bekerjasama dengan pelindo.

"Kemudian tahun 2004 itu ada perubahan perjanjain dalam bentuk Joint Venture Company (JVC) antara Pemerintah Provinsi dengan PT SPP. Kemudian tahun 2007 berubah menjadi BOT. Namun dari tahun 2004 hingga 2007 banyak kegiatan mulai dari aktivitas pembersihan lahan bahkan ada sebagian membayar ganti rugi," terangnya.

Sehingga pada 2007 itu mempertegas dari isi perjanjian di 2004. Kemudian di 2019 tepatnya pada 18 Desember dilakukan addendum pertama kesepakatan bersama antara Pemprov Jambi dengan PT SPP.

"Dilakukan addendum perjanjian kejasama adalah jawaban dari dari temuan BPK yang awalnya LHP 2011 dan 2019. Sehingga dari temuan LHP tersebut dituangkan dalam addendum perjanjan kesepakatan bersama,"ungkapnya.

Terhadap hal ini, diterangkan oleh Abdul Jabar bahwa apa yang menjadi kewajiban PT SPP telah dijalani. Namun diungkapkan olehnya bahwa kewajiban dari pihak Pemprov belum sepenuhnya dilakukan.

"Dalam perjanjian berkaitan dengan misalnya ada kewajiban selesaikan pembangunan pembebasan lahan, misalnya sudah bangun kantor administarasi pelabuhan, pusat kesehatan pelabuhan, kita sudah lunasi pembayaran aset yang dimiliki pelindo saat itu sekitar Rp600 juta," terangnya

"Kami juga sudah menyelesaikan pembangunan bea cukai yang di hitung sebagai dana talangan," rincinya.

Hal-hal tersebut dikatakan Abdul Jabar sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.

Namun Ia menyebut bahwa hak yang seharusnya menjadi kewajiban dari pemerintah yang belum diberikan kepadanya.

Pihaknya seharusnya mendapatkan hak pergantian pembayaran pembangunan dana talangan kantor bea cukai jambi itu yang belum direalisasi. Seharusnya di tahun 2021 selesai tapi diundur menjadi 2022.

"Kemudian dalam perjanjian ada pasal bahwa kita bisa memanfaatkan pembangunan mall wtc dengan menyediakan sertifikat rumah susun non hunian. Nantinya ada sertifkat HGB itu bisa jadikan jaminan hutang.

"Itu bisa diterbitkan tetapi ini menjadi masukan bersama kedepan, karena itu belum terealisasi. Mengapa? contohnya pemilik kios UMKM Ia ingin memiliki surat itu tidak bisa karena belum ada payung hukum. Karena dari tahun 2007 sampai sekarang, sebenarnya itu menjadi kewajiban pemprov siapkan payung hukum pemilik kios punya hak,"pungkasnya.

Baca juga: Pansus DPRD Provinsi Jambi Bahas BOT HGB WTC Jambi

Baca juga: Puluhan UMKM Ikuti Bazar di WTC Jambi, Digelar Selama Tiga Hari

Baca juga: Ikatan Perempuan Mandiri Gelar Bazar UMKM di Mal WTC Batanghari, Mulai Hari Ini

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved