Kemarahan Jokowi hingga Ancam Cabut Izin Tambang Batu Bara, Erick Thohir Buru-buru Bilang Begini

Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengancam bakal mencabut izin usaha perusahaan tambang batu bara

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Presiden Joko Widodo mengancam bakal mencabut izin usaha perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kebutuhan nasional atau dalam negeri. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengancam bakal mencabut izin usaha perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kebutuhan nasional atau dalam negeri.

Menteri BUMN Erick Thohir pun ikut angkat bicara menanggapi pernyataan Presiden Jokowi.

Sejak 1 Januari 2022, pemerintah resmi melarang ekspor batu bara. Kebijakan ini dipicu kekhawatiran terhadap rendahnya pasokan untuk pembangkit listrik domestik.

Jokowi pun menegaskan perusahaan tambang batu bara di Indonesia wajib mengutamakan kebutuhan domestik. Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Menurutnya, sudah ada mekanisme domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan memenuhi kebutuhan nasional. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka pemerintah akan memberlakukan sanksi.

"Bila perlu tidak hanya pencabutan izin ekspor, melainkan juga pencabutan izin usaha,” tegas Jokowi.

Menanggapi pernyataan Presiden, Erick Thohir mengatakan BUMN mendukung kebijakan pemerintah terkait pasokan energi untuk kebutuhan dalam negeri.

"BUMN mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri ini menjadi prioritas," ujar Erick Thohir melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa 4/1/2022).

Baca juga: Pemerintah Indonesia Larang Ekspor Batu Bara, PLN Jadi Penyebabnya

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Erick Thohir mengaku telah menelepon Direksi PLN, Bukit Asam, dan Pertamina pada Senin (3/1/2021) malam untuk memastikan adanya kerja sama dan kesinambungan dan tidak mengedepankan ego sektoral dalam menghadapi situasi saat ini.

"Saya juga setuju pihak swasta yang memang tidak disiplin seperti pernyataan bapak presiden ya harus dihukum, bahkan dicabut,” kata Erick Thohir dikutip dari Antara, Rabu (5/1/2022).

“Tetapi juga jangan disamaratakan kalau ada yang bagus lalu disamaratakan ini salah semua. Makanya solusinya bukan saling menyalahkan, tapi bergotong royong menyelesaikan masalah,” sambungnya.

Erick Thohir karena itu menuturkan ke depan meminta adanya kontrak jangka panjang terkait DMO yang dapat disesuaikan setiap bulan, bukan per tahun.

Erick menilai perlu adanya antisipasi atas hambatan dalam kondisi cuaca yang dapat memengaruhi pasokan batubara.

Ia pun mengaku telah memanggil direksi PT Bukit Asam dan meminta ada kesepakatan jangka panjang lagi antara PTBA dengan PLN.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved