Breaking News:

Berita Tanjabbar

Ketua DPRD Provinsi Jambi Sebut Kabupaten Tanjabbar Paling Banyak Kasus Konflik Lahan

Kabupaten Tanjabbar diungkap Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto sebagai kabupaten yang memiliki banyak kasus konflik lahan.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
tribunjambi/samsul bahri
Ketua DPRD Provinsi Jambi Edu Purwanto saat membuka FGD. Ketua DPRD Provinsi Jambi Buka FGD Konflik Lahan, Edi: Selesaikan Dengan Humanis 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kabupaten Tanjabbar disebut sebagai kabupaten yang memiliki banyak kasus konflik lahan.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto dalam Forum Group Discusion (FGD) Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Minggu (19/12/2021).

Edi menyebutkan bahwa dari 11 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi, yang paling banyak terjadi itu konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabbar. Ada 25 kasus konflik lahan yang terjadi di sana.

"Kabupaten Tanjab barat itu yang paling banyak kasus konflik lahan, ada 25 kasus terjadi. Kemudian ada 20 kasus konflik lahan terjadi di Kabupaten Tebo, kemudian Muarojambi dan Tanjab Timur, masing-masing sebanyak 14 kasus," ungkapnya.

Disisi lain, dalam kesempatan ini kata Edi bahwa biasanya yang terjadi konflik adalah masyarakat dengan perusahaan.

Ada lahan Hak Guna Usaha yang diberikan ke koorporasi namun ada sebagian lahan yang belum digarap yang kemudian digarap oleh masyarakat

"Nah biasanya yang terjadi ini adalah yang belum di garap. Jadi biasanya masyarakat mulai nanam, bahkan ada beberapa kasus sawitnya sudah tinggi di klaim oleh perusahaan. Ini yang menjadi konflik yang hingga akhirnya ada korban jiwa, kami tidak ingin ini terjadi lagi kedepannya dan ini tugas kita bersama, tugas pansus," ungkapnya.

Hal lain kata Edi, kedepan juga melalui pemerintah untuk mendata HGU yang diberikan kepada koorporasi. Nantinya kata Edi, jika memang beberapa perusahaan tidak sanggup mengelola lahan HGU itu maka lahan tersebut bisa diarahkan ke masyarakat.

"Harapan kita ini bisa safety 100 atau 200 hektare yang kita bisa bagi ke rakyat dengan pola macam-macam misalnya transmigrasi lokal. Kita buat perda, kita kasih lahan ke masyarakat, nah kalau dijual itu ada sanksi denda dan pidana. Harus kita edukasi rakyat kita untuk masyarakat yang lebih berkeadilan," pungkasnya.

Baca juga: Konflik Lahan Sering Terjadi di Jambi, Edi Purwanto Harap Pansus Bisa Selesaikan

Baca juga: Buka FGD Konflik Lahan, Edi Purwanto: Kita Selesaikan Konflik Lahan dengan Humanis

Baca juga: Edi Purwanto Minta Masyarakat Jambi Tidak Euforia Hadapi Nataru

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved