Breaking News:

Berita Batanghari

Dari 62 Desa di Batanghari, Tiga Desa Ini Cacat Hukum dan Dijabat Pj, Ini Penjelasan Sekda

Sekretaris Daerah Batanghari, Muhammad Azan terpaksa harus menempatkan Penjabat (Pj) Kepala Desa untuk ketiga desa di Kabupaten Batanghari.

Penulis: A Musawira | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
A Musawira
Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Muhammad Azan 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Sekretaris Daerah Batanghari, Muhammad Azan terpaksa harus menempatkan Penjabat (Pj) Kepala Desa untuk ketiga desa di Kabupaten Batanghari.

Meski, pada Kamis (16/12/2021) kemarin Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief telah melantik 59 kepala desa terpilih hasil dari Pilkades serentak pada 21 Oktober 2021.

Ketiga desa tersebut, yakni Desa Peninjauan, Desa Simpang Rantau Gedang dan Desa Matagual.

Awalnya, ketiga desa itu termasuk dalam rencana Pemkab untuk menyelenggarakan Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Batanghari.

Namun di saat berjalannya tahapan Pilkades, dari 62 desa ada tiga desa dinyatakan cacat hukum atau cacat administrasi.

“Sehingga ada dua desa, pertama Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam, untuk dua desa ini tak sampai tahapan akhir pelaksanaan Pilkades artinya gugur dengan sendirinya,” kata Muhammad Azan Sekretaris Daerah Batanghari, Minggu (19/12/2021).

Kemudian, ada satu desa yang telah sampai dalam tahapan pemilihan, tetapi didapati cacat hukum menurut panitia, yaitu di Desa Matagual Kecamatan Batin XXIV.

Desa Peninjauan, Desa Simpang Rantau Gedang dan Desa Matagual kasusnya sama, yakni cacat hukum secara administrasi menurut kacamata panitia Pilkades tingkat desa dan kecamatan.

“Nanti akan kita lakukan verifikasi ulang untuk pelaksanaan serentak pada anggaran 2022 mendatang,” katanya.

Terhadap Desa Matagual akan diperlakukan sama, tahapan ulang pada 2022 nanti. Sesuai prosedur yang ada ketiga desa itu dikatakan Azan masih menetapkan Pejabat Kepala Desa.

“Nanti akan diangkat SK-nya oleh Bupati Batanghari. Tentu dengan mekanisme yang ada, harus ada usulan dari tingkat desa dan kecamatan. Sehingga nanti melalui Dinas PMD, akan memproses regulasi itu,”

“Kemudian disampaikan SK-nya kepada Bupati untuk ditandatangani menjadi legal formal berkenaan pengangkatan dari Pj kepala desa untuk tiga desa itu,” pungkasnya.

Baca juga: Batanghari Belum Penuhi Kriteria untuk Vaksinasi Anak 6-11 Tahun, Ini Kata Kadinkes

Baca juga: Dalam Satahun Pemkab Batanghari Habiskan Rp 79 Miliar Untuk Pembayaran Gaji PTT

Baca juga: Sosok Rahmadi Suqron Kades Termuda di Batanghari, Aktif Dalam Organisasi

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved