Breaking News:

Advetorial

BPK Perwakilan Provinsi Jambi Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021

Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari, Muaro Bungo, Tanjab

Tribunjambi/Monang
BPK Perwakilan Provinsi Jambi Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari, Muaro Bungo, Tanjab Barat, dan Tanjab Timur.

Pelaksanaan penyerahan LHP ini dibagi dua sesi, yakni sesi pertama penyerahan LHP Kinerja atas Upaya Pemkab Batanghari dan Bungo dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020-2021 pada Kamis (16/12/2021).

Untuk penyerahan LHP Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur dilaksanakan Jumat (17/12/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jambi ini pun dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar, Ketua DPRD Muaro Bungo Jumari Ari Wardoyo, Bupati Muaro Bungo Mashuri, Ketua DPRD Tanjab Barat Abdullah, Sekda Tanjab Barat Agus Sanusi, Ketua DPRD Tanjab Timur Mahrup, dan Bupati Tanjab Timur Romi Hariyanto.

Kepala Subauditorat Jambi I BPK Perwakilan Jambi, Nur Miftahul Lail yang menyerahkan LHP kepada Pemkab Batanghari dan Bungo mengatakan pemeriksaan ini bertujuan menilai upaya Pemkab Batanghari dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Kemudian untuk Pemkab Bungo sendiri, ia mengatakan pemeriksaan ini guna menilai efektivitas pengelolaan PAD dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.

"Pokok pemeriksaan pada Kabupaten Batanghari adalah belum menetapkan tim profesi ahli, tim penilai teknis, dan penilik BG," ungkapnya.

Pelayanan persetujuan bangunan gedung, menurutnya juga belum mendorong kemudahan dalam berusaha.

"Pemkab Batanghari belum sepenuhnya melakukan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang mengembangkan iklim penanaman modal," ujarnya.

Sementara itu Nur Miftahul juga menyampaikan pokok pemeriksaan dari Kabupaten Bungo. Ia mengatakan regulasi dan kebijakan pengelolaan PAD yang ditetapkan belum lengkap, mutakhir, dan selaras.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved