Breaking News:

Terbongkar, Pembayaran Ganti Rugi Lahan Tol Trans Sumatera di Muarojambi Tak Sesuai Perda Terbaru

Pembayaran ganti rugi lahan tol trans Sumatera di Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi tak sesuai Perda terbaru.

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Teguh Suprayitno
Tribun Lampung
Ilustrasi- Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Hasbi Sabirin

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI-Pembayaran ganti rugi lahan tol trans Sumatera di Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi tak sesuai Perda terbaru.

Hal itu terungkap, saat tim auditor independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pusat hendak melakukan pembayaran lahan masyarakat Jaluko yang terdampak proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Seperti yang disampaikan oleh Samsul Bahri, warga Jaluko yang lahannya terkena lintasan tol trans Sumatera.

Dia mengatakan, pembayaran ganti rugi lahan dan tanam tumbuh milik warga Kabupaten Muarojambi, tidak mengikuti aturan yang berlaku saat ini.

Sebelum penandatanganan persetujuan terima jumlah pembayaran ganti rugi, ternyata nilainya tidak dirinci berpa harga tanah dan tanam tumbuh.

"Kami menilai, harga yang diberikan kepada masyarakat sangat jauh berbeda dengan harga yang berlaku saat ini, dan tidak sesuai nilai nominal yang diberikan saat itu," kata Samsul Bahri.

Ia mengaku tim auditor sempat meminta negosiasi harga, karena harga yang ditetapkan berdasarkan perda Kabupaten Muarojambi tahun 2012.

Baca juga: Inilah Daftar 9 Desa di Tanjabbar yang Masuk Proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Perkembangan Terkini

Ia mencontohkan, harga jual sawit tahun 2012 lalu masih di angka Rp 900, sementara tahun 2021 mencapai Rp 3.000an.

"Kami berharap mereka melakukan negosiasi ulang, pihak Pemda juga harus memberikan perda terbarunya, kami menilai ini adanya penyalahgunaan perda, seharusnya perda tahun 2021 yang digunakan sementara mereka gunakan perda tahun 2012," ungkapnya.

Saat ditanyakan, alasan tim auditor menggunakan Perda lama, mereka menjawab hanya di kasih oleh pemerintah Kabupaten Muarojambi perda tahun 2012 itu.

"Kami sarankan ke Pemda Muarojambi buka mata lah, ini menyangkut kepentingan masyarakat, seolah ini terjadi pembiaran, tim auditor juga menyampaikan sudah mengundang Bupati Muarojambi tidak hadir, begitu juga dengan perwakilannya tidak ada," tuturnya.

Baca juga: Progres Jalur Tol Trans Sumatera Lintas Muarojambi Terus Bergulir, Ini Panjang & Jumlah KK Dilintasi

Diperkirakan setidaknya ada 130 kepala keluarga di Jaluko yang lahannya bakal dilintasi proyek Tol Trans Sumatera.

Saat ini wartawan Tribunjambi.com masih berupaya mengkonfirmasi Pemerintah Muarojambi.(tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin).

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved