Breaking News:

BPJS Ketenagakerjaan Lakukan MoU dengan Kejari Wilayah Operasional BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi

Berita Jambi-BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan Penandatangan MoU dengan Kejaksaan Negeri Wilayah Operasional BPJS Ketenagakerjaan

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Nani Rachmaini
SAMSUL BAHRI/TRIBUNJAMBI.COM
Deputi direktur BPJS Ketenagakerjaan wilayah sumbagsel, Surya Rizal, 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan Penandatangan MoU dengan Kejaksaan Negeri Wilayah Operasional BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi. Pelaksanaan ini dilaksanakan di Swissbel Hotel Jambi, Rabu (15/12/21).

Hadir pada kesempatan ini Deputi direktur BPJS Ketenagakerjaan wilayah sumbagsel, Surya Rizal, Kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Jambi, Supriyatno, Kejaksaan Tinggi Jambi, Sapta Subrata, dan sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri di Provinsi Jambi.

Pada kesempatan ini, Deputi direktur wilayah Sumbagsel, Surya Rizal dalam sambutannya menyebutkan bahwa perpanjangan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi ini dilakukan terhadap lima kejari. Yakni Kejari Kota Jambi, Muarojambi, Batanghari, Tanjab Barat dan Tanjab Timur.

"Kerjasama ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun berkaitan dengan penyerahan surat kuasa kami kepada kejaksaan. Ini untuk memastikan kepatuhan pemberi kerja terhadap penyelengaraan program jamsostek," ujarnya.

Surya Rizal juga menyebutkan bahwa selama dalam hal kerjasama sudah dilakukan dan sudah berjalan optimal. Ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan kerjasama ini.

Disisi lain, kerjasama ini juga dilakukan atas instruksi presiden No 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Terbitnya Inpres ini karena melihat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang masih sangat rendah, sehingga instruksi ini dikeluarkan kepada 19 Kementerian, 3 Lembaga termasuk Kejaksaan Agung dan 34 Gubernur hingga ke Bupati Walikota yang ada di Indonesia.

"Tugas kejaksaan memastikan bahwa pelaksaan inpres ini telah sesuai dengan instruksi presiden, ini berkaitan dengan evaluasi kepatuhan. Di daerah, kami berharap kepada kejati dan kejari untuk memastikan kepatuhan pemda dalam inpres," ucapnya.

"Pemda dalam hal ini untuk membuat regulasi berkaitan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menyiapkan anggaran. Harapan kami adanya inpres ini kerjasama kejaksaan lebih erat dan memastikan pemda menjalankan inpres ini," pungkasnya.

Disisi lain, Kajati Jambi menyebutkan bahwa pihaknya siap membantu untuk memastikan program dari BPJS Ketenagakerjaan berjalan.

Ini sesuai juga dengan Inpres dan diharapkan ini bisa memastikan bahwa pemerintah dan perusahaan atau pengusaha melaksanakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

"Kami membantu memastikan program itu dapat bejalan. Kita sebagai Lawyer negara akan melakukan pendampingan dan penegakan hukum dan kepatuhan sesuai dengan aturan yang ada karena penagihan ada di BPJS Ketenagakerjaan. Kami hanya membantu, dengan pendekatan mendorong kepatuhan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya.

Supriyatno menambahkan bahwa kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Tinggi Negeri se-Provinsi Jambi sudah berlangsung sejak lama dan berjalan dengan sangat baik, harapan kedepannya semoga kerjasama ini akan semakin meningkatkan kepatuhan seluruh masyarakat yg wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baik sektor formal maupun informal se-Provinsi Jambi. (*)

Baca juga: SKTM Warga Kurang Mampu Tak Lagi Dianggarkan, Pemkab Batanghari Alihkan ke Program BPJS Kesehatan

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Jambi Peringati Hari Anti Korupsi 2021, Satu Padu Bangun Budaya Anti Korups

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved