Breaking News:

Berita Jambi

Peringati Hari Anti Korupsi, Ketua DPRD Provinsi Jambi: Kita Harus Mengakhiri Tradisi Ketok Palu

Berita Jambi-Edi menyebutkan bahwa ini menjadi permasalahan serius bagi Provinsi Jambi mengingat Jambi pernah menjadi perhatian khusus

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Nani Rachmaini
tribunjambi/monang
Edi Purwanto, Ketua DPRD Provinsi Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Tanggal 9 Desember menjadi Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Korupsi adalah salah satu masalah terbesar Bangsa Indonesia saat ini. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah yang progresif dan komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut.

Hal inilah yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Kamis (9/12). Edi menyebutkan bahwa ini menjadi permasalahan serius bagi Provinsi Jambi mengingat Jambi pernah menjadi perhatian khusus dalam operasi tangkap tangan (OTT) 2018 lalu.

"Pasca OTT jambi 2018 lalu harusnya menjadi momentum bagi kita untuk pemberantasan korupsi di Jambi. Dibutuhkan kesadaran kolektif putra putri terbaik Jambi untuk mengabdikan diri kepada Masyarakat Jambi, " ungkapnya.

Di sisi lain, Edi Purwanto yang kini diberi kepercayaan menjadi Ketua DPRD Provinsi Jambi adalah tugas berat untuk menjaga amanah tersebut. Edi menyebut bahwa dirinya selalu mengingatkan anti korupsi dalam setiap kegiatan.

"Saya sebagai Ketua DPRD sudah seringkali mengingatkan baik anggota maupun eksekutif di berbagai kesempatan terutama pada saat pembahasan anggaran. Kita harus mengakhiri tradisi ketok palu sebagai sumbangan nyata bagi pembangunan Jambi," tegasnya.

Di sisi lain, dalam ketegasannya, Edi menyebut juga sudah membuat surat resmi ke OPD-OPD agar tidak merespon segala permintaan baik uang maupun proyek yang mengatasnamakan Dewan.

Hal lain, Edi juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktif mensupervisi Jambi.

"Terima kasih kepada Ketua KPK maupun Pimpinan KPK yang lain telah berkenan aktif mensupervisi Jambi terkait pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Edi juga menyampaikan bahwa perlu diingatkan bersama bahwa dalam hal penganggaran perlu memperhatikan tujuh indikator kesejahteraan rakyat. Sehingga diharapkan tujuh indikator ini menjadi pedoman bersama.

"Tujuh indikator kesejahteraan rakyat harus menjadi acuan daerah dalam penganggaran yaitu kemiskinan, pengangguran, angka kematian Ibu melahirkan, angka kematian bayi, Indeks Pembangunan Manusia, Gizi Rasio dan Pendapatan Perkapita," pungkasnya. (*)

Baca juga: Kapolri Akui Kompetensi 57 Eks Pegawai KPK yang Dipecat Dalam Pemberantasan Korupsi

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved