Breaking News:

Terungkap Alasan Soeharto Ijinkan Freeport Menambang di Papua

Terungkap Alasan Soeharto Ijinkan Freeport Menambang di Papua, berikut kisah selengkapnya

Editor: Heri Prihartono
Reagan Library
Soeharto menjabat menjadi presiden Indonesia 
 
TRIBUNJAMBI.COM - Keberadaan perusahaan asing di Freeport sejak era kepemimpinan Soeharto.

 Soeharto adalah sosok presiden pertama memberikan izin kepada Freeport Sulphur of Delaware untuk menambang di Papua.

Awalnya Presiden Soekarno sama sekali belum pernah mengizinkan investasi perusahaan asing di Indonesia, seperti melansir Kontan.

Saat itu posisi Freeport adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) pertama di Tanah Air.


Presiden Soeharto bergerak  melakukan stabilisasi ekonomi.

Di antaranya adalah dengan membuka keran investasi bagi Freeport.

Tanda tangan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat tersebut dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia.

Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan Freeport Sulphur.

Penandatanganan kontrak bersejarah itu disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.

Freeport diberikan  hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan.

Freeport diijinkan  menambang emas dan tembaga di Papua pada tahun 1973 meski diberikan izin dari pemerintah Indonesia di tahun 1967.


Maret 1973, penambangan Ertsberg resmi dimulai Freeport.

Desember 1973, pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan negara  Jepang.

Presiden Soeharto terbang langsung ke Papua untuk meresmikan fasilitas produksi di Tembagapura.

 Soeharto begitu tampak sumringah dengan keberhasilan pertambangan di Freeport.

Menurut Soeharto, investasi Freeport di Indonesia adalah bukti kepercayaan investor  di Indonesia.

Masuknya Freeport membuat arus investasi asing begitu deras masuk ke Indonesia, terbesar berasal dari AS dan Jepang.

Freeport mendapatkan izin menambah selama jangka waktu 30 tahun dalam skema Kontrak Karya (KK) yang bisa diperpanjang.

Freeport juga sempat berkonflik dengan penduduk setempat, terutama Suku Amungme.


Dalam kontrak karya pertama disepakati, royalti ke pemerintah Indonesia dari penambangan tembaga yang dilakukan Freeport sebesar 1,5 persen dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari 0.9 dollar AS/pound) sampai 3,5 persen dari harga jual (jika harga 1.1 dollar AS/pound).

Sedangkan emas dan perak sendiri ditetapkan sebesar 1 persen dari harga jual.

Jelang Kontrak Karya berakhir, Freeport justru menemukan cadangan Grasberg atau tepatnya pada periode tahun 1980-1989.

Pada 1991, pemerintah Indonesia mengizinkan Freeport terus menambang di Papua untuk jangka waktu 30 tahun ke depan atau hingga tahun 2021 dengan hak perpanjangan sampai dengan 2 kali 10 tahun.

Freeport bukan hanya menambang tembaga, namun juga menambang emas dan perak.

 Grasberg disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar di dunia.

 
 
 
 
 
 
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved