Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, Rugikan Negara Rp 22,7 Triliun Dalam Kasus Asabri

TRIBUNJAMBI.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Heru Hidayat Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera dengan hukuman mati.

JPU menilai, Heru Hidayat terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri (Persero) terbukti bersalah.

Tuntutan hukuman mati itu dikatakan JPU dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12/2021).

Menurut JPU, Heru Hidayat dinilai terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara hingga Rp 22,7 triliun.

JPU menjelaskan, hal yang memberatkan tuntutan yakni Heru Hidayat telah melakukan korupsi yang berulang dengan kerugian negara yang fantastis.

Heru Hidayat juga telah divonis penjara seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

“Terdakwa juga telah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi Jiwasraya yang merugikan negara 16,8 triliun,” kata JPU.

Dengan alasan tersebut, JPU meminta majelis hakim menyatakan Heru Hidayat terbukti bersalah sesuai dakwaan primer.

“Menghukum Heru Hidayat dengan pidana mati,” kata jaksa.

JPU juga meminta Heru Hidayat dikenai pidana pengganti senilai Rp 12,6 triliun.

“Apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan maka harta bendanya akan disita dan dilelang,” ujarnya.

Selain tuntutan mati, JPU menilai tidak ada hal yang meringankan tuntutan terhadap Heru Hidayat.

“Meski dalam persidangan ada hal-hal yang bisa meringankan, namun hal-hal itu tidak sebanding dengan kerugian negara. Maka hal-hal itu patut dikesampingkan,” imbuh jaksa.

Heru Hidayat dinilai terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Heru Hidayat juga dinilai terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).