Breaking News:

Berita Jambi

Tuntut Pemerintah Mengembalikan Fungsi Sungai Batanghari Menjadi Urat Nadi Peradaban

Berita Jambi-Puluhan masyarakat peduli Sungai Batanghari adakan aksi protes di simpang lampu merah BI, Telanai

Penulis: Fitri Amalia | Editor: Nani Rachmaini
FITRI AMALIA/TRIBUNJAMBI.COM
Tuntut Pemerintah Mengembalikan fungsi Sungai Batanghari menjadi urat nadi peradaban 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Puluhan masyarakat peduli Sungai Batanghari adakan aksi protes di simpang lampu merah BI, Telanai, Kamis (25/11/2021).

Mereka menuntut pemerintah Provinsi Jambi untuk mengembalikan fungsi Sungai Batanghari menjadi urat nadi peradaban.

"Dalam rangka peringatan Hari Pohon Sedunia (21/11) di sini kami menyampaikan suara dari hilir yang mana Sungai Batanghari terindikasi tercemar yang ada di huluan sungai itu akibat salah satunya aktivitas PETI yang ada di huluan dan itu harus jadi perhatian pemerintah yang mana aktivitas PETI tidak hanya merusak sungai tapi juga merusak ekosistem di darat, merusak ekosistem hutan dan ekosistem lainnya, kami di sini menuntut bagaimana pemprov dan juga DPRD Provinsi Jambi untuk mengeluarkan instrumen terkait kebijakan terhadap penertiban PETI, bagaimana implementasi WPR dan spesifikasi wilayah pertambangannya seperti apa, jika masyarakat diberikan mesin dompeng untuk menambang itu sama saja menambah kerusakan lingkungan," jelas Ginda Harahap, Korlap WALHI Jambi.

Ginda berharap dengan adanya aksi ini akan ada kebijakan atau statement yang memperkuat terkait penyelamatan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Selain itu aksi ini juga menuntut tegas atas kebijakan-kebijakan yang tidak Pro kepada rakyat dan keberlanjutan lingkungan serta perampasan hak asasi manusia khususnya di provinsi Jambi.

Tuntutan tersebut antara lain menghentikan perampasan tanah rakyat, penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pembuangan limbah ataupun sampah baik itu di sungai maupun bantaran Sungai Batanghari, menolak solusi palsu pemerintah dalam menyikapi perubahan iklim, pelaksanaan Reforma Agraria Sejati, mendesak pemerintah untuk melakukan pemerataan implementasi Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 terkait PPKS serta melakukan pengawasan di lingkungan pendidikan, memprioritaskan penyelamatan wilayah pesisir Provinsi Jambi, menindak tegas perusahaan perusak lingkungan dan pelanggaran HAM, menghentikan kriminalisasi terhadap petani buruh mahasiswa aktivis dan pejuang lingkungan dan terakhir pemerataan upah buruh perempuan di seluruh sektor pekerjaan. (*)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved