Breaking News:

Advetorial

KPK Gelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Tanjabbar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Tanjabbar Tahun 2021

Istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Tanjabbar Tahun 2021 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Tanjabbar Tahun 2021 di Ruang Pola Kantor Bupati Tanjabbar, Rabu (24/11/2021).

Rapat koordinasi ini dihadiri Pemkab Tanjabbar yaitu oleh Wakil Bupati Tanjabbar, Hairan, Satgas Wilayah I Sumatera KPK RI, Azril Zah beserta Tim, Inspektur Provinsi Jambi, Sekda Tanjabbar, inspektur Tanjabbar, Kepala OPD di lingkungan pemkab Tanjabbar.

Sambutan Bupati Tanjabbar yang diwakili oleh Wakil Bupati Tanjabbar, Hairan mengatakan sangat mendukung program aplikasi pemberantasan korupsi KPK melalui aplikasi MCP (Monitoring Centre for Prevention) untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik melalui perbaikan sistem regulasi dan sistem pengelolaan.

"Saya sangat mendukung MCP KPK ini dengan berfokus ke 8 area intervensi kriteria, yaitu Perencanaan dan pengaggaran, Pengadaan barang dan jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi pajak daerah, Manajemen aset daerah dan Tata kelola keuangan desa," ujarnya.

Hairan mengatakan pemkab melakukan semaksimal mungkin intervensi untuk menuju tata kelola yang lebih baik, dan saat ini telah mencapai Progres 67,99 %.

Dengan rincian sebagai berikut :
1. Perencanaan penganggaran 51,52 %
2. Pengadaan barang dan jasa 60,15 %
3. Perizinan 80,32 %
4. Pengawasan APIP 50,85 %
5. Manajemen ASN 69,47 %
6. Optimalisasi pajak daerah 76,33 %
7. Manajemen aset daerah 80,64 %
8. Tata kelola keuangan desa 58,50 %

Namun Hairan mengatakan jika progres capaian MCP Tanjabbar masih dibawah target yang telah ditetapkan

"Mengingat Capaian MCP masih dibawah target yaitu minimal 80 % sehingga kami akan terus berusaha lebih keras lagi melakukan upaya menuju target MPC Tanjabbar yang lebih baik agar visi misi yang telah ditetapkan dapat terwujud," ujarnya.

Ia mengatakan untuk mencapai target tersebut pemerintah kabupaten Tanjabbar Senantiasa mendorong semua OPD untuk meningkatkan kinerja dengan terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan yang terbebas dari korupsi.

"Insyaallah sampai akhir tahun target kita bisa tercapai untuk dapat MCP dari KPK yang salah satunya untuk bisa mendapat dana DID (Dana Insentif Daerah) dari pusat," ujarnya.

Baca juga: HMI Minta KPK Usut Dana Dewan Sarolangun

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved