Kejari Tanjabtim Geledah KPU

Hakim PN Putuskan Menolak 2 Gugatan KPU Tanjabtim, Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada 2020

Berita Tanajbtim-Hakim ketua Pengadilan Negeri Tanjabtim putuskan tolak dua gugatan KPU ke Kejari Tanjabtim, terkait gugatan

Penulis: Abdullah Usman | Editor: Nani Rachmaini
TRIBUNJAMBI/ABDULLAH USMAN
Hakim PN Putuskan Menolak 2 Gugatan KPU Tanjabtim, Terkait Perkara Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Hakim ketua Pengadilan Negeri Tanjabtim putuskan tolak dua gugatan KPU ke Kejari Tanjabtim, terkait gugatan legal standing dan praperadilan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada tahun 2020, Selasa (23/11/21).

Pembacaan sidang putusan gugatan legal standing oleh Pengadilan Negeri Tanjabtim, dibacakan oleh Tatok Musiyanto SH dan pembacaan putusan gugatan praperadilan oleh Hakim Ketua Esa Pratama Putra Daeli SH.

Dimana masing masing hakim memutuskan untuk menolak gugatan dari pihak KPU, dengan berbagai pertimbangan dan mempelajari proses perjalanan kasus tersebut.

Melalui juru bicara Pengadilan Negeri Tanjabtim, Adji Prakoso SH menuturkan, dalam pembacaan putusan sidang tadi sudah kita ketahui bersama bahwa Hakim menolak gugatan pihak KPU.

"Kita sudah ikuti bersama tadi bahwa hakim sudah memutuskan untuk permohonan praperadilan tidak dapat diterima (NO), dengan alasan yang bersangkutan (pemohon) Ketua KPU melarikan diri, sejak awal sidang hingga sidang senin kemarin N tidak juga hadir," jelasnya.

Untuk diketahui dalam pembacaan putusan sidang sendiri ada dua perkara, pertama pokok pertamanya terkait sahabat atau tidaknya proses penyelidikan oleh Kejari, termasuk proses penggeledahan dan penyitaan.

Sedangkan putusan sidang kedua, gugatan praperadilan oleh Ketua KPU ke Kejari Tanjab Timur terkait rangkaian penetapan tersangka terhadap Ketua KPU Tanjabtim N.

Senentara itu Kajari Tanjung Jabung Timur, Rachmad Surya Lubis menuturkan, hari ini kita bersama mengikuti sidang ke Dua gugatan Prapid dan sudah kita ketahui bersama bagaimana hasil keputusannya.

"Alhamdulillah, hari ini tanggal 23 November hakim PN Tanjabtim sudah memutuskan untuk menolak gugatan Prapid yang diajukan pihak KPU," ujar Kajari.

"Mengapa ke Dua Gugatan tadi ditolak, masyarakat dan rekan rekan juga tahu, bahwa yang bersangkutan mengajukan hm gugatan namun berstatus sebagai DPO," tambahnya.

Lanjutnya, sesuai surat edaran Mahkamah agung pada tahun 2018, yang jelas jelas menyatakan bagi yang mengajukan gugatan Prapid namun dalam status DPO, maka gugatan ya secara otomatis Gugur.

Terkait status DPO terhadap ke Ketua KPU hingga saat ini masih terus berjalan, bahkan kajari mengatakan bahwa N saat ini masih berada di jambi dan dalam perlindungan seseorang.

"Sekali lagi saya sampaikan bagi siapa saja yang menghalang halangi proses ini tunggu saja tanggal mainnya, kami sudah memiliki keterangan bahwa ada orang yang menginstruksikan untuk tidak hadir ketika dipanggil pihak kejaksaan, untuk sembunyi dan sebagainya kita sudah ada keterangannya," pungkasnya.

Sementara itu Kuasa Hukum KPU Tanjabtim, Tengku Ardiansyah mengatakan, setelah putusan pengadilan ini pihaknya belum bisa berbicara banyak. Yang jelas pihaknya masih akan berkoordinasi bersama seluruh pengacara dan pihak keluarga.

Namun ketika ditanya untuk langkah selanjutnya, kuasa hukum KPU masih belum memikirkan hal tersebut, mengingat pihaknya masih akan berkoordinasi terlebih dahulu bersama pihak keluarga.

"Kalo tanggapan kita pasca putusan tadi, ya kita masih sulit juga mau ngomong apa. Kalo kita lihat hakim cuman ngambil aman saja sih, karna apa yang kita sampaikan tidak gimana gitu," pungkasnya. (usn)

Baca juga: Sidang praperadilan Dan Legal Standing KPU Digelar Malam Ini, Mobil Tahanan Kejari Siap di Lokasi

Baca juga: Besok Sidang Penentuan praperadilan Ketua KPU Tanjabtim, Jika Tak Hadir Terancam Gugur

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved