Breaking News:

Berita Jambi

Gubernur Al Haris Lakukan Perombakan Eselon 2, Bahren: Itu Hak Prerogratifnya

Berita Jambi-Gubernur Jambi, Al Haris melakukan pelantikan terhadap 13 pejabat eselon 2, Senin (22/11/21).

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Nani Rachmaini
tribunjambi/monang
Gubernur Lantik 13 Pejabat Tinggi di Lingkup Pemprov Jambi, 22 November 2021 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Gubernur Jambi, Al Haris melakukan pelantikan terhadap 13 pejabat eselon 2, Senin (22/11/21).

Terhadap hal ini, Bahren Nurdin pengamat pemerintahan menyebut bahwa hal tersebut sebetulnya sah-sah saja karena melakukan perubahan atau perombakan adalah hak prerogratif gubernur.

"Pertama itu adalah hak prerogratifnya gubernur untuk mengganti sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku," katanya.

Lebih lanjut disampaikannya bahwa langkah pergantian yang diambil oleh gubernur merupakan suatu penyegaran. Selain itu juga, pergantian pejabat ini sebagai langkah yang dilakukan gubernur untuk percepatan pencapaian dari visi misi gubernur.

"Tujuan dari pergantian pejabat itu adalah refreshmen artinya penyegaran. Kedua adalah percepatan pencapaian visi misi dari gubernur yang sedang menjabat," ungkapnya.

Disisi lain, Bahren berharap bahwa orang yang dilantik tersebut merupakan orang-orang yang mampu membantu gubernur dalam mencapai target atau visi misi yang di tetapkan. Tentunya diharapkan bahwa orang yang dilantik tersebut orang yang memang memiliki kapasitas yang pas.

"Pelantikan pejabat harus berdasarkan dengan orang yang pas dan ditempatkan ditempatkan yang pas. Yang penting adalah perlu di lakukan evaluasi atau diberikan target-target yang kemudian di lakukan evaluasi. Kalo tidak mencapai target yang di tetapkan bisa di evaluasi," katanya.

Bahren mengatakan bahwa perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan batasan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh gubernur, bahkan bisa saja gubernur memberikan waktu selama 100 hari kerja.

"Evaluasi bisa dilakukan satu semester atau satu tahun atau 100 hari mereka (pejabat) bisa ngapain. Yang penting gubernur berikan tuntutan capaian," tuturnya.

"Yang sangat penting juga jangan ada jual beli jabatan. Al haris tidak boleh melakukan itu kalo dia betul-betul membangun jambi. Itu tidak boleh muncul seyogyanya. Positif thingking saja itu tidak terjadi," ungkapnya.

Hal lain, bahwa dalam pelantikan tersebut ada pejabat yang berasal dari Kabupaten Merangin tempat dimana Al haris menjadi Bupati sebelum kini menjadi gubernur. Terhadap hal ini kata Bahren tidak masalah, namun memang asal yang bersangkutan memiliki kapasitas.

"Selagi itu memenehi kapasitas yang baik tidak ada masalah, tapi landasannya disana. Bukan karena gubernur merangin terus bawa yang disana, tapi itu pun selagi mampu untuk membantu kinerja gubernur kenapa tidak," tuturnya.

"Karena kita bekerja sesuai dengan orang yang match. Silahkan saja kalo itu. Tapi yang tidak boleh adalah menaikkan benang basah artinya menaikkan orang yang tidak sesuai kapasitas itu yang tidak boleh," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved