Breaking News:

Aksi Demo Mahasiswa Unja Berujung Pelaporan ke Polisi, Demisioner Ketua BEM Angkat Bicara

Demisioner Ketua BEM Universitas Jambi, Kurnia Nanda ikut memberikan tanggapan terkait dengan kasus aksi demo yang berakhir ricuh.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Teguh Suprayitno
Shutterstock/Kompas.com
ILUSTRASI Penganiayaan 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Demisioner Ketua BEM Universitas Jambi, Kurnia Nanda ikut memberikan tanggapan terkait dengan kasus aksi demo yang berakhir ricuh hingga terjadi pelaporan ke kepolisian.

Kurnia Nanda menyebut bahwa dirinya telah mendengar penjelasan dari pihak kampus dan mahasiswa.

Ia menyebut bahwa sebetulnya ada pemahaman yang berbeda antara pihak kampus dengan Majelis Aspirasi Mahasiswa (MAM) Unja. Kata Nanda, pemahaman keduanya berbeda dalam mengartikan pasal dalam peraturan rektor nomor 4 tahun 2018 pasal 18 tentang wewenang MAM ayat c dan d.

"Saya sudah dengar dari kedua belah pihak dari Aliansi Mahasiswa dan pihak birokrasi. Ternyata pemahaman dari dua belah pihak berbeda," ujarnya

"Kalo dari birokrat itu maunya mengartikan seluruh Pasal diartikan secara utuh. Sementara dari Aliansi itu perpasal itu ada artinya," tambahnya.

Adapun dalam pasal yang dipermasalahkan tersebut menyebutkan bahwa Plt ketua dan wakil ketua BEM diusulkan oleh MAM jika terjadi pemberhentian ketua dan wakil ketua BEM Unja. Dalam kasus ini, periodesasi kepengurusan BEM memang sudah berakhir di September 2021.

"Teman-teman mahasiswa pemahamannya bahwa Plt itu dari ketua MAM yang mengusulkan nama, dan nama itu lah yang di SK kan rektor dan jelasnya nama ini juga usulan dari Forum Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) yang dibentuk oleh MAM," ungkapnya.

Baca juga: Sehari Sebelum Demo yang Berujung Pemukulan, Ternyata Wakil Rektor Unja Bertemu Ketua MAM dan BEM

Hal tersebut kata Nanda yang tidak sejalan dengan pemahaman pihak rektorat Unja, bahwa pihak MAM bisa memberikan nama Plt jika jabatan yang diemban berhenti di tengah jalan.

"Birokrasi itu memahaminya kalau misalnya presiden berhenti di tengah jalan baru MAM yang Plt kan kalo tidak ya bebas. Selain tidak sesuai dengan pemahaman teman-teman mahasiswa, juga tidak sesuai dengan Peraturan Permendikbud tahun 1998," ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved