Breaking News:

Berita Batanghari

Hari Jadi Kabupaten Batanghari, Pemkab Akan Berikan Kado Ini ke Masyarakat

Wajib pajak di Batanghari yang ada tunggakan, akan dihapuskan dendanya. Penghapusan denda kepada wajib pajak yang menunggak PBB P2

Penulis: A Musawira | Editor: Rahimin
tribunjambi/musawira
Apriyeldi Kepala Bidang PAPPRD Bakeuda Batanghari. Hari Jadi Kabupaten Batanghari, Pemkab Akan Berikan Kado Ini ke Masyarakat 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Pemerintah Kabupaten Batanghari memberi penghapusan denda kepada wajib pajak yang menunggak pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).

Pembebasan denda administratif itu hanya diberikan pada periode waktu tertentu yakni mulai dari 1 November - 31 Desember 2021.

Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan Pajak Retribusi Daerah (PAPPRD), Badan Keuangan Daerah Batanghari, Apriyeldi mengajak warga yang mempunyai tunggakan, segera membayar PBB P2.

“Kebijakan penghapusan denda ini terkait dengan pertimbangan dari segi akutansi keuangan di mana utang piutang atau tunggakan PPB P2 ini dari 1994-2021 jumlahnya capai Rp 35 miliar,” katanya,Jumat (19/11/2021).

Ia menjelaskan, denda pokoknya sebesar Rp 25 miliar dan Rp 10 miliar bagian dari denda.

Sehingga, beban akuntansi ini harus diselesaikan kalau tidak menjadi tunggakan piutang hingga bertambah setiap tahun.

“Perlu ada upaya-upaya satu diantaranya dengan menghapuskan denda tersebut. Sehingga wajib pajak yang tunggakannya ada di Bakeuda hanya membayar pokok. Maka bisa meringankan beban masyarakat ketika situasi pandemi Covid-19 ini,” katanya.

Beban masyarakat kata Apriyeldi akan berkurang walaupun masyarakat memiliki tunggakan kewajiban ke daerah tetap dipenuhi tapi Pemkab berikan keringanan dengan penghapusan denda ini.

“Kebijakan ini berkaitan dengan Momentum HUT Kabupaten Batanghari yang kita gunakan, atau hadiah pemerintah kepada masayarakat dengan meringankan sebagian kecil dari beban masyarakat,” ujarnya.

Bahkan, pihaknya sudah menyurati pemerintah desa, SKPD dan komponen yang lainnya. Namun yang paling penting sekali itu peran dari media yang bisa memasifkan informasi ini.

“Jumlah paling banyak itu di kelurahah, disamping banyak serta nilai objek pajaknya tinggi, sehingga menimbulkan piutang yang sangat besar,” katanya.

Setelah kebijakan ini bergulir, realisasinya sendiri belum secara luas, Minggu pertama November realisasinya Rp 4 juta dan minggu kedua sudah bergerak ke Rp 28 juta. Mudah-mudahan minggu ketiga ini akan meningkat.

“Peran satpol sendiri sangat proaktif membantu kami, mereka sering melakukan operasi terhadap penertiban objek pajak juga dan membawa tagihan tunggakan PBB ke perusahaan,” ujarnya.

Apriyeldi mengatakan, selain kesadaran dari masyarakat, sebetulnya Pemda berperan aktif supaya bisa mengajak masyarakat atau meningkatkan kesadarannya.

“Hal itu harus ada upaya lebih dari pemerintah agar bisa proaktif di sana,” pungkasnya.

Baca juga: Masih Kurang Rp 32 Miliar, Tersisa Dua Bulan Lagi Pemkab Batanghari Kejar Target PAD

Baca juga: Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas di Tanjab Barat Rp 191 Juta, Sekda Minta OPD Manfatkan Pemutihan

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved