Reaksi Wagub DKI Usai Komisi D Ancam Coret Anggaran Sumur Resapan

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara menanggapi ancaman Ketua Komisi D DKI Jakarta yang akan mecoret anggaran sumur resapan.

Dia mengatakan bahwa program pengendalian banjir di Jakarta tidak hanya sumur resapan saja, tetapi juga gerebek lumpur, pengerukan, pembuatan waduk, normalisasi dan naturalisasi sungai, pembuatan tanggul, hingga polder.

"Terkait efektivitas program pengendalian banjir, pencegahan itu kan banyak sekali tidak hanya sumur resapan tapi ada juga gerebek lumpur, pengerukan, pompa polder, pembuatan waduk, normalisasi dan naturalisasi, pembuatan tanggul dan sebagainya," ujar Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/11/2021). 

Hal itu sebagai tanggapan penyataan Ketua Komisi D DKI Jakarta Ida Mahmudah yang sebelumnya mengancam akan mencoret anggaran sumur resapan. Ida menganggap lokasi pembangunannya yang dianggap membuat masyarakat bingung. 

Riza menegaskan bahwa sumur resapan hanya satu dari sebagian program yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menangani banjir di Jakarta. 

"Sumur resapan hanya sebagian dari program-program yang ada dan banyak (program)," kata Riza.

Baca juga: Reaksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Saat di Roasting Kiky Saputri: Tahan Panas

Menurutnya, efektivitas pengunaan anggaran untuk membangun sumur resapan sudah dirasakan selama dua tahun terakhir. 

"Kita akan melihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran sumur resapan yang kita rasakan dalam dua tahun terakhir," ujarya. 

Ia mempersilakan masyarakat Jakarta yang hendak memberikan saran dan kritik terhadap program yang dilakukan oleh Pemprov. 

"Mudah-mudahan ke depan pelaksanaannya lebih baik lagi, tentu semua program yang direncanakan dilaksanakan dengan baik dan terus kita lakukan evaluasi," ujar Riza.

Sebelumnya, Ida Mahmudah mengatakan akan melakukan evaluasi apakah anggaran sumur resapan masih layak diberikan atau tidak. 

Baca juga: UMP DKI Jakarta 2022 Rp4,45 Juta, Terendah Jawa Tengah. Rata-rata Penyesuaian 1,09 Persen

"Mau dikurangi atau dihapus saya setuju saja," ujar Ida kepada wartawan, Senin (15/11/2021).

Meskipun dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022 anggaran pembangunan sumur resapan sudah disepakati sebesar Rp120 miliar. 

Namun, kata Ida, anggaran tersebut bisa saja dihapus mengingat banyak pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat terkait letak sumur resapan yang tidak pas.

Ida meminta Dinas Sumber Daya Air mengevaluasi letak pembangunan sumur resapan yang saat ini dinilai kurang memberikan manfaat dalam pengendalian banjir.

"Saya minta dievaluasilah. Saya berharap SDA memang mengevaluasi sumur resapan yang baru dibangun dan betul-betul titik itu tepat atau tidak, jangan membuat masyarakat terheran-heran," ujar Ida.

Berita ini telah tayang di Kompas.tv