Breaking News:

Kejari Tanjabtim Geledah KPU

Inilah Tuntutan Puluhan Mahasiswa Orasi di Kejati Jambi, Kasus Dugaan Korupsi Pejabat KPU Tanjabtim

Berita Jambi-Massa Aliansi Rakyat untuk Reformasi Kejaksaan terdiri dari Mahasiswa Jambi gelar demo di kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, pada Selasa

Penulis: Aryo Tondang | Editor: Nani Rachmaini
TRIBUNJAMBI/ARYO TONDANG
Mahasiswa Orasi di Depan Kejati Jambi, Terkait Kasus Penangkapan Pejabat KPU Tanjabtim, 16 November 2021 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Massa Aliansi Rakyat untuk Reformasi Kejaksaan terdiri dari Mahasiswa Jambi gelar demo di kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, pada Selasa (16/11/2021).

Puluhan orang tersebut sebagian besar merupakan keder Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Dalam tuntutannya mahasiswa meminta komisi kejaksaan, jaksa agung, jamwas, Komnas HAM untuk menginvestigasi dugaan tindakan kesewenang-wenangan kajari dan oknum penyidik Kejari Tanjabtim, dan menghormati upaya hukum praperadilan KPU Tanjabtim.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sapto Subroto mengatakan, aksi mahasiswa tersebut memang berkaitan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur kepada KPU Tanjabtim.

"Terus terang perkara ini mencuat, ini memang sudah kami undang, kajarinya dan tim untuk kita melakukan ekspos, karena pada saat itu ada gugatan praperadilan terkait penyitaan dan sebagainya," kata Sapto, Selasa (16/11/2021).

Dia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan penyitaan, penggeledahan, penetapan tersangka dan penahanan, berdasarkan aturan dan SOP yang benar.

"Yang pertama sekali kami lihat dari ekspose itu apakah SOP-nya sudah benar dilaksanakan atau belum, dan setelah kami periksa, sudah dilaksanakan dengan benar, dan kita sudah lakukan pemanggilan sebanyak lima kali," bilangnya.

Ia juga menanyakan bentuk dari bukti pemanggilan dan mereka bisa menunjukkannya, dan kemudian tim penyidik dari Kejari Tanjabtim menganggap bahwa mereka ini tidak kooperatif.

"Pada intinya bahwa di dalam pengelolaan dana hibah itu ditemukan kegiatan-kegiatan yang fiktif, mereka ditemukan membuat stempel sendiri, dan stempel ini sudah disita, jadi kegiatannya ada yang fiktif ada yang dobel kegaiatan atau pelanggaran dan doble anggaran, itukan tidak boleh," ungkapnya.

Kata Sapto, praperadilan itu juga tidak menghalangi, dan praperadilan ini tersebut adalah sarana untuk mengkritisi proses penyidikan, tapi ini juga tidak bisa menghentikan proses penyidikan.

"Jadi penyidikan tetap, kalau dikatakan kita arogan dalam hal ini, praperadilan kan jalan terus, kalau memang ini diterima oleh manelis hakim nanti ini akan kita tarik semua, dan muali awal lagi," ujarnya.

"Nantinya jika ada lagi eksekusi apabila pihaknya mengajukan PK, maka PK itu tidak menghalangi eksekusi, dan PK itu bisa dilakukan berkali-kali," tutupnya. (*)

Baca juga: BREAKING NEWS Resmi Ketua KPU Tanjabtim DPO, M Masih Belum Ditahan

Baca juga: Delapan Jaksa Kejari Tanjabtim Hadir Pada Sidang Perdana Praperadilan KPU Tanjabtim

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved