Breaking News:

Berita Tanjabbar

Rapat Tapal Batas Wilayah di Jakarta, Bupati Tanjabbar: Harusnya Mendagri Sudah Bisa Putuskan

Rapat penegasan tapal batas antara Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtim berlanjut dalam rapat bersama TPBF Pusat digelar di Jakarta selama dua hari

Istimewa
Rapat penegasan tapal batas antara Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtim berlanjut dalam rapat bersama TPBF Pusat digelar di Jakarta selama dua hari 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL - Rapat penegasan tapal batas antara Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtim berlanjut dalam rapat bersama TPBF Pusat yang hadir lengkap dihadiri TPBD Provinsi Jambi, TPBD Kabupaten Tanjabbar dan TPBD Tanjabtim digelar di Jakarta selama dua hari pada 11 hingga 12 November 2021 lalu.

Tim PBD Tanjabbar yang terdiri dari Bupati, Anwar Sadat, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hidayat, Kabag Pemerintahan, Kabag SDA, Kabag Hukum, Camat Betara

Turur hadir dalam rapat tersebut Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tanjabbar yang khusus hadir dalam rangka memberikan dukungan kepada Pemkab Tanjabbar sebagai wujud komitmen dalam mendukung langkah-langkah yang diambil Pemkab Tanjabbar mempertahankan wilayah Kabupaten Tanjabbar.

TPBD Tanjabbar Telah membuktikan bahwa pemilik wilayah yang dipermasalahkan di batas wilayah Tanjabbar dan Tanjabtim adalah milik Kabupaten Tanjabbar.

Dalam rapat yang cukup alot tersebut Bupati Tanjabbar menyampaikan bahwa permasalahan batas harus mengacu kepada kesepakatan awal berupa penegasan batas yang telah ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013.

"Kesepakatan awal tanggal 7 Juni 2013 telah melalui tahapan-tahapan yang diamanatkan Pemendagri dan tahapan tersebut telah berjalan selama 10 tahun dari tahun 2003 sampai 2013. Tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi untuk mengabaikan kesepakatan tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut Bupati Tanjabbar menyampaikan bahwa seluruh pelayanan dasar bagi masyarakat di lokasi tersebut baik kesehatan maupun pendidikan dan pembangunan dilayani 100 persen, oleh Pemkab di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjabbar.

"Selama ini seluruh pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, termasuk pembangunan dan pemberian PKB, bantuan desa secara keseluruhan telah kami berikan 100 persen," ujarnya.

Bupati Tanjabbar juga menyesalkan dalam survei di lokasi yang dilakukan TIM PBD Pusat bersama TPBD Provinsi, dan kedua Kabupaten, Tim PBD Pusat tidak melakukan penggalian informasi terhadap administrasi kependudukan maupun administrasi pemerintahan.

TPBD Pusat hanya melakukan pengecekan pilar batas yang bersesuaian dan melakukan pengecekan titik katrometri, terhadap pengecekan titik katrometri pemerintah Kabupaten Tanjabbar sangat keberatan peta debgan titik katrometri yang diperlihatkan telah mengaburkan fakta di lapangan terhadap adanya pilar PBA dan PBU.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved