Breaking News:

Irjen Napoleon Gigit Jari Kasasinya Ditolak MA, Kini Hadapi Propram dan Terancam Dipecat

Propam Polri segera menyiapkan sidang komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Propam Polri segera menyiapkan sidang komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang terjerat kasus suap red notice Djoko Tjandra.

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu akan menghadapi babak baru setelah kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA).

Diketahui, kasus itu kini telah berkekuatan hukum tetap alias inkracht van gewijsde setelah permohonan kasasi Napoleon ditolak oleh majelis hakim MA.

Napoleon pun kini akan menjalani hukuman 4 tahun penjara.

"Divisi Propam Polri sedang menyiapkan sidang komisi kode etik profesi terhadap saudara NB. Kasus Djoko Tjandra," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Namun demikian, Ramadhan mengatakan, sanksi yang akan diterima Napoleon nantinya bakal diputuskan saat sidang KEPP tersebut.

Termasuk, kemungkinan Irjen Napoleon akan mendapatkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat.

Baca juga: Irjen Napoleon Kembali Berulah di Rutan Bareskrim Polri, Komjen Agus Adrianto Turun Tangan

"Masalah (sanksi pemecatan) itu nanti keputusan sidang. Gak mungkin saya mendahului. Jadi saya hanya menyampaikan akan dilaksanakan sidang kode etik. Putusannya nanti independen komisi kode etik yang memutuskan," katanya.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte.

Dengan putusan tersebut maka Napoleon tetap dihukum empat tahun penjara karena terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra yang juga merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih utang (cessie) Bank Bali.

"Amar putusan, (kasasi) jaksa penuntut umum dan terdakwa ditolak," dikutip dari laman resmi MA yang diberitakan Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

Baca juga: Napoleon Bonaparte Masih Jadi Polisi Aktif Meski jadi Tersangka Kasus Suap dan Penganiayaan

Sebelumnya, permohonan banding Napoleon juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Keputusan itu ada dalam salinan putusan PT Jakarta Nomor 13/Pid.TPK/2021/PT DKI tertanggal 21 Juli 2021 yang diakses laman MA.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 10 Maret 2021 Nomor 46/PID.SUS-TPK/2020/PM.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Yusuf dalam surat putusan.

Dengan demikian, Napoleon harus tetap menjalani vonis pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Adapun majelis hakim memvonis Napoleon 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Napoleon dinilai terbukti terbukti menerima suap 370.000 dolar AS dan 200.000 dolar Singapura dari Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi.

Pemberian uang itu dimaksudkan agar agar Napoleon Bonaparte menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kasasinya Ditolak MA, Propam Bakal Segera Sidang Irjen Napoleon Terkait Kasus Suap Djoko Tjandra

Sumber: Tribunnews
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved