Breaking News:

Warga Batanghari Bisa Laporkan Dugaan Korupsi Lewat Aplikasi WBS, Identitas Pelapor Dilindungi

Pemerintah Kabupaten Batanghari telah menerapkan aplikasi yang terintegrasi dalam penanganan pengaduan melalui Whistle-Blowing System (WBS).

Penulis: A Musawira | Editor: Teguh Suprayitno
tribunjambi/musa
Bakhtiar Wakil Bupati Batanghari. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Pemerintah Kabupaten Batanghari telah menerapkan aplikasi yang terintegrasi dalam penanganan pengaduan melalui Whistle-Blowing System (WBS).

“Yang menyampaikan itu orang yang memiliki identitas, setiap daerah ada membangun WBS ini aplikasi sistem. Melalui aplikasi ini orang menyampaikan informasi secara dini, namun perlu diperdalam lagi,” kata Bakhtiar Wakil Bupati Batanghari, Jumat (5/11/2021).

Bakhtiar mengatakan dalam pencegahan korupsi di daerah ini telah dibangun unit pengedalian gratifikasi dan juga dibangun sistem WBS. Semua orang yang melaporkan, tegas Wabup bilang identitasnya dilindungi.

Sebelum munculnya WBS ini dikatakan Wabup pelaporan disampaikan kepada KPK dan langsung dipantau oleh KPK. Jadi semua aparat penegak hukum pasti menggunakan aplikasi ini.

“WBS ini soal data informasi dan dijamin kerahasiannya. Aplikasinya langsung koneksi ke KPK dan selalu dimonitor. WBS ini bagian dari kepatuhan kita terhadap sistem pencegahan korupsi. Sudah terstruktur dari pusat dan aplikasi dari KPK,” kata Wabup.

Informasi awal yang disampaikan, akan ada tim penegak hukum menindaklanjuti. Aplikasi ini ada dua komposisi yakni pencegahan dan penindakan.

Baca juga: 40 Sekolah di Batanghari Masih Area Blank Spot, Belajar Anak Jadi Ada Kendala

Baca juga: Setelah PTM, Ekstrakulikuler Sekolah Juga Sudah Mulai Diberlakukan di Kabupaten Batanghari

Terkait nanti rewardnya untuk pelapor seperti apa, orang nomor dua di Batanghari ini mengatakan bahwa yang namanya pelapor, ada yang bisa publikasi dan ada yang tidak bisa dipublikasi yang jelas ada komitmen untuk pencegahan korupsi, itu bagian dari sistem pemerintahan yang baik ke depan.

"Delapan area untuk terjadinya tindakan korupsi mulai pengadaan barang dan jasa, pendapatan daerah, masalah jabatan dan segala macamnya. Maka perlu pengawalan,”

“Kalau terjadi penyimpangan umpamanya terjadi pengurangan volume dan pengurangan speksifikasi itu merugikan negara atau tidak. Nanti ada tim khusus yang ditunjuk yang tentu melibatkan APIP untuk tahap awal,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved