Breaking News:

Berita Batanghari

Inspektorat Batanghari Sosialisasi Aplikasi WBS, Identitas Pelapor Terjamin Dilindungi

Inspektorat Batanghari memperkenalkan aplikasi WBS ini sebagai aplikasi layanan Inspektorat dalam upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi.

Penulis: A Musawira | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
ist
Inspektorat Batanghari sosialisasi penggunaan aplikasi pencegahan korupsi atau Whistle Blowing System (WBS). 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Inspektorat Batanghari sosialisasi penggunaan aplikasi pencegahan korupsi atau Whistle Blowing System (WBS).

Inspektorat memperkenalkan aplikasi WBS ini sebagai aplikasi layanan Inspektorat dalam upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi.

“Kita bikin aplikasi darurat pengaduan atau peringatan dini untuk pencegahan korupsi. Biasanya masyarakat mengadukan laporan tanpa alat bukti, jadi dari aplikasi ini pelapor bisa dibimbing karena ada tiga alat bukti yang cukup untuk dilaporkan kepada kita dan dimasukan ke aplikasi ini,” kata Mukhlis, Inspektur Daerah Kabupaten Batanghari, Minggu (31/10/2021).

Sebelum adanya aplikasi WBS ini, masyarakat hanya melaporkan menggunakan selembar kertas tanpa ada alat bukti yang cukup. Kini ada aplikasi http://wbs.batangharikab.go.id tujuannya untuk menerima pengaduann dari masyarakat dengan alat bukti yang lengkap.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap laporan harus ada alat bukti yang cukup beserta identitas lengkap pelapor.

“Pelapor akan terjamin terlindungi identitasnya. Aplikasi ini adalah saluran pengaduan dari masyarakat dan linknya langsung ke KPK,” ujar Inspektur.

Ia mengatakan sosialisasi ini baru dilakukan terhadap seluruh SKPD, Lurah, Camat dan pihak berkepentingan yang lain.

Namun ke depan Pemerintah Desa akan menjadi target sasaran untuk mengenalkan mengenai aplikasi ini.

“Mengingat dana desa yang mengalir ke desa juga menjadi kerawanan apalagi kegiatan Infrasturktur. Karena DD diperuntukan 60 persen infrasturktur dan 40 persen pemberdayaan. Pada Desember nanti akan kita sosialisasikan ke tingkat desa,” kata Mukhlis.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari, Amir Hamzah mengatakan sistem pelaporannya harus memasukan NIK.

Jadi kalau ada orang abal-abal tidak akan bisa diterima, karena memang harus meng-upload KTP sehingga identitas pelapor menjadi jelas.

“Tapi yang mengetahui identitasnya hanya pihak Inspektorat,” katanya.

Di aplikasi yang pihaknya rancang sudah tak bisa ditembus oleh pelapor abal-abal karena terkunci dengan NIK. Biasanya ia bilang ada yang dinamai ‘surat kaleng’.
Melalui aplikasi ini pelapor harus bertanggungjawab dengan apa yang dilaporkan.

“Admin sudah kita serahkan penuh kepada Inspektorat, namanya Super Admin. Hanya satu orang dan itu diberikan SK-nya oleh Inspektur,” pungkasnya.

Baca juga: Inspektorat Batanghari Endus Oknum Perangkat Desa Rambahan Merangkap Tiga Jabatan Sekaligus

Baca juga: Salahgunakan DD untuk Ganti Kerugian Negara, Inspektorat Batanghari Merasa Dipermainkan Oknum Desa

Baca juga: Inspektorat Batanghari Terima Laporan Adanya Dugaan Oknum ASN Berpolitik

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved