Breaking News:

Istana Dikepung Buruh dan Mahasiswa, Evaluasi Dua Tahun Kerja Jokowi-Maruf Amin

Ribuan massa buruh dan mahasiswa mengepung Istana Merdeka hari ini  Kamis (28/10/2021). 

Tribunnews/Jeprima
Ilsutrasi demontrasi-Sejumlah mahasiswa saat menggunakan angkutan umum untuk berunjuk rasa di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Ribuan massa buruh dan mahasiswa mengepung Istana Merdeka hari ini  Kamis (28/10/2021). 

Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat pun menutup Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat akibat akasi demonstrasi yang dilakukan buruh dan mahasiswa

Melansir Kompas.tv, Jalan Merdeka Barat ditutup dengan menggunakan kawat berduri. 

"Kita tutup Jalan Merdeka Barat baik yang menuju Patung Kuda maupun ke Istana," ujar Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta di Jakarta, Kamis.

Tak hanya ditutup dengan kawat berduri, di Jalan Merdeka juga terlihat sejumlah Polwan dan anggota Kowad TNI yang terlihat bersiaga.

Purwanta mengatakan, tujuan dari penutupan jalan tersebut agar masyarakat yang hendak berkegiatan seperti biasa tak terganggu dengan jalannya aksi unjuk rasa tersebut.

"Kita tutup karena tidak ingin mengganggu aktivitas masyarakat di jalan dan lalu lintas," terang Purwanta.

Dia menambahkan penutupan Jalan Merdeka Barat dilakukan pada dua sisi ruas jalan. Polisi juga akan melakukan penutupan Jalan Merdeka Selatan secara situasional jika jumlah massa membludak.

Selain melakukan penutupan jalan, sebanyak 1.955 aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP DKI Jakarta juga telah disiagakan untuk mengawal jalannya aksi ini.

Baca juga: Hasto Kristiyanto: Pak Jokowi Bagus Mengatasi Pandemi, Tiba-tiba Diserang

Baca juga: Mahasiswa USU Pengguna Ganja Akan Dijadikan Duta Antinarkoba, DPRD: Aneh Pelaku Jadi Duta

Sebagai informasi, BEM Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi buruh menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini dengan membawa tuntutan evaluasi kinerja 2 tahun Jokowi-Ma'ruf.

Adapun beberapa tuntutannya seperti mencabut UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya.

Kemudian menuntut jaminan perlindungan bagi buruh di berbagai sektor, pengusutan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, pengembalian 58 orang pegawai KPK ke instansi mereka.

Mereka juga menolak penghapusan upah sektoral dan berlakukan UMK 2022 sebesar 15 persen.

Berita ini telah tayang di Kompas.TV

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved