Breaking News:

Berita Bungo

Surat Edaran Larangan Bermain PETI di Bungo Sudah DItandatangani, Rabu Depan Dateline Terakhir

Surat imbauan bersama Forkompinda Kabupaten Bungo tentang larangan aktivitas PETI telah ditandatangani.

Penulis: Muzakkir | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
ist
Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro 

TRIBUNJAMBI.COM, BUNGO - Surat imbauan bersama Forkompinda Kabupaten Bungo tentang larangan aktivitas PETI telah ditandatangani.

Dengan ditandanganinya surat tersebut, artinya dalam waktu dekat ini akan ada action kepada pelaku PETI yang masih beroperasi.

Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro menyebut jika saat ini surat tersebut sudah ditandatangani per 21 Oktober lalu dan segera diedarkan.

"Tujuh harinya Rabu depan 27 Oktober," ungkap Guntur belum lama ini.

Selama tujuh hari itu, pihaknya akan melakukan patroli untuk menghimbau. Apabila masih melakukan aktivitas, maka akan dilakukan penertiban.

Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Forkopimda kembali membuat deklarasi terkait penanganan PETI.

Dalam deklarasi yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Bungo, Kapolres, Dandim, Kejari dan unsur Forkompinda lainnya menyatakan sikap serius untuk memberantas aktivitas ilegal ini.

Bahkan mereka memberikan dateline selama tiga hari untuk pelaku PETI agar meninggalkan lokasi PETI.

Bupati Bungo H Mashuri menyebut, pihaknya memberikan tengat waktu minimal tiga hari dan maksimal satu Minggu atau tujuh hari, jika tidak, maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Sebelum diberikan tindakan hukum, kita berikan kesempatan untuk mereka keluar dulu," ungkap Wakil Bupati Bungo H Syafruddin Dwi Apriyanto beberapa waktu lalu.

Ada empat poin yang tertera pada deklarasi itu, pertama mengambil Sikap Melawan PETI yang telah merusak lingkungan dan alam.

Kedua tidak melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung dalam segala bentuk Aktifitas PETI.

Kemudian melakukan Langkah-Langkah pemberantasan PETI secara nyata dan tuntas dan keempat Menjamin upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak Akibat PETI.

Politisi PKS ini menyebut jika pemerintah juga mencari solusi dengan mendorong legalitas izin Pertambangan Rakyat ke kementerian ESDM dan merevitalisasi bekas Tambang menjadi lahan ramah lingkungan.

Baca juga: Surat Edaran Larangan Bermain PETI di Bungo Ditandatangani, Kapolres: Segera Tinggalkan

Baca juga: Aktivitas PETI di Bungo Menjamur, Kapolres Sebut Tidak Tebang Pilih dalam Penanganan

Baca juga: Bahas Soal PETI, Anggota DPRD Bungo Nyaris Baku Hantam dengan Warga

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved