Breaking News:

Berita Tanjabbar

Perselisihan Batas Wilayah dengan Tanjabtim, Anwar Sadat: Bukti Yuridis dan Sejarah Sudah Jelas

Bupati Tanjabbar, Anwar Sadat menyatakan jika batas wilayah Tanjabbar dan Tanjabtim telah sesuai dengan dokumen Bukti Yuridis dan Bukti Sejarah

ist
Bupati Tanjabbar, Anwar Sadat 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL - Bupati Tanjabbar, Anwar Sadat dengan tegas menyatakan jika batas wilayah Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtim telah sesuai dengan dokumen Bukti Yuridis dan Bukti Sejarah.

Hal itu disampaikan Anwar Sadat usai Menghadiri rapat tindak lanjut pembahasan perselisihan batas daerah pada tanggal 18 Oktober 2021 yang diselenggarakan di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi.

Dalam rangka pembahasan hasil Survei dan Verifikasi lapangan pada kedua segmen Batas antara Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Batas Tanjabbar engan Tanjabtim yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Oktober 2021.

”Pemerintah kabupaten Tanjab Barat telah menyampaikan bahwa bukti-bukti dari Kabupaten Tanjabbar kepada TPBD pusat berupa dokumen dan telah dicek juga bukti fisik di lapangan," ungkapnya, Jumat (22/10/2021).

Ia menambahkan Kabupaten Tanjab bar pada prinsipnya tetap konsisten menyampaikan informasi kepada tim PBD dan apa yang telah disampaikan adalah batas wilayah yang telah ada sejak sebelum dilakukan pemekaran yakni batas antara Kecamatan Betara dan Kecamatan mendahara saat masih menjadi kabupaten induk yaitu Kabupaten Tanjung Jabung.

Lebih lanjut ia menguraikan secara historis ketika terjadi pemekaran berdasarkan undang-undang nomor 54 tahun 1999 pasal 9 ayat 4 yang menyebutkan batas Kabupaten Tanjabbar dan kabupaten Tanjabtim adalah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjabbar dan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjabtim.

Dokumen tersebut pun telah sejalan dengan apa yang pemkab sampaikan baik tertulis dan secara lisan dalam bentuk dokumen kepada pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat.

"Dari hasil pengecekan survei lapangan yang telah dilakukan, bahwa dokumen yang telah kami sampaikan telah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, kami berharap kepada tim PBD pusat dapat memutuskan dan menetapkan batas daerah Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtim secara objektif dengan mempedomani bukti yuridis bukti sejarah dari dokumen yang telah disampaikan dan hasil pengecekan di lapangan," harapnya.

Pemerintah Kabupaten Tanjabbar sendiri tetap tegas dan konsisten dengan batas-batas yang telah ada dan juga telah disepakati tahun 2013, dan meminta kepada TPBD Pusat tidak mengabaikan kesepakatan yang telah dicapai dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan Tahun 2013.

"Pemkab Tanjabbar dengan tegas bahwa batas yang ada dalam batas yang lahir sejak pemekaran Kabupaten Tanjab Barat, tidak ada daerah yang menjadi sengketa," ujarnya.

Dalam rapat pembahasan diketahui bahwa data yang dimiliki Tanjab Timur itu tidak ada sama sekali, bahkan berkali kali Asisten Pemerintahan dan Kesra yang saat itu mendampingi Bupati Tanjabbar meminta kepada Pemerintah Pusat agar dilakukan pertukaran Bukti yang disampaikan masing-masing kabupaten yang berselisih, karena hal itu diatur secara tegas dalam Permendagri.

"Dalam rapat Pembahasan, Asisten 1 menegaskan bahwa sudah berapa kali rapat secara resmi meminta bukti keberatan oleh kabupaten Tanjab Timur namun sampai rapat hari ini hal tersebut tidak dipenuhi, jelas ini tidak memenuhi proses penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur Permendagri no 141 tahun 2017, Apalagi Penyampaian lisan TPBD Tanjab Timur sangat berbeda dengan kondisi di lapangan," pungkasnya.

Baca juga: Berhasil Jadi Juara Umum, Bupati Anwar Sadat Janji Beri Bonus Juara I Rp 60 Juta

Baca juga: Anwar Sadat Bicara Potensi Pertanian di Tanjab Barat Hingga Wajah Baru Pariwisata

Baca juga: Bupati Tanjabbar Anwar Sadat Tinjau Pergantian Mesin PDAM di Parit Pudin

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved