Breaking News:

Warga Adang Truk Batubara

Warga Desa Pelempang Muarojambi Resah Truk Batubara Melintas di Jalan Desa

Warga Desa Pelempang, Kecamatan Mestong resah dengan adanya truk batubara yang melintas di jalan umum di desa mereka. Warga protes karena hal ini

Editor: Rahimin
istimewa
Warga Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Muarojambi saat mengadang┬átruk batubara yang melintas di jalan umum di desa mereka, Rabu (20/10/2021). 

TRIBUNJAMBI.COM - Lantaran sudah sangat meresahkan,  warga Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Muarojambi mengadang truk batubara yang melintas di jalan umum di desa mereka, Rabu (20/10/2021).

Warga keberatan truk yang mengangkut batubara dari tambang yang dikelola satu perusahaan di Desa Nyogan itu melintas di desa mereka.

Menurut warga, aktivitas truk batubara itu berdampak buruk bagi kondisi jalan dan mengganggu lalulintas di jalan desa.

Apalagi, truk batubara itu melintas pada siang hari.  Padahal, Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batu bara dalam Provinsi Jambi sudah jelas melarang kendaraan pengangkut batubara menggunakan jalan umum masyarakat.

Rumah Dijual
Rumah Dijual (TRIBUN JAMBI)

Masih menurut informasi, aktivitas pengangkutan batu bara itu sudah berlangsung sejak sebulan lalu.

Namun, pihak perusahaan (pemegang IUP) dan pengelola (kontraktor) tidak ada sosialisasi langsung ke masyarakat.

"Kita bukannya menolak investasi. Tapi kalau dampaknya lebih banyak mudaratnya bagi masyarakat untuk apa. Kami tidak tahu siapa yang mengizinkan angkutan batu bara ini lewat. Yang jelas, masyarakat tidak pernah diberi tahu,’’ kata Edi, seorang warga. 

"Kita minta pemerintah dan aparat berwajib turun tangan menyelesaikan masalah ini," sambungnya. 

Sementara itu, Inisiator Barikade Rakyat Anti Mafia Tambang (BRAnTaM), Sigit Eko Yuwono mengatakan, berdasarkan Perda Nomor 13 tahun 2012, angkutan batu bara dilarang melewati jalan umum. Kalaupun terpaksa harus lewat jalan umum, harus ada izin dan sosialisiasi ke warga setempat.

‘’Jadi pihak perusahaan tidak bisa semaunya. Harus jelas kesepakatannya bagaimana. Kontribusinya buat desa dan warga yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang batu bara, termasuk angkutannya harus ada,’’ katanya.

Menurut Sigit, biasanya, kalau mau melakukan kegiatan perusahaan minta rekomendasikan dan sosialisasi dari desa dan camat.

"Kemudian harus ada kompensasi untuk desa atau untuk warga. Biasanya ada CSR ataupun biaya fee atau ikut merawat jalan,’’ jelasnya.

Oleh sebab itu, Sigit bilang, Pemkab Muarojambi dan pihak berwajib turun tangan menyelesaikan masalah ini. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi bom waktu yang sewaktu waktu menjadi masalah besar.

"Pemkab harus panggil pihak perusahaannya, camat dan kadesnya. Gelar pertemuan langsung dengan warga. Sebab, harus jelas bagaimana kesepakatannya jika terpaksa harus lewat jalan desa tersebut,’’ pungkasnya.(*)

Baca juga: Truk Batubara Dominasi Antrean Panjang di SPBU Kota Jambi

Baca juga: Gubernur Jambi Al Haris Minta Dinas Perhubungan Razia Truk Batubara Siang Hari

Baca juga: Dishub Jambi Kesulitan Tindak Truk Batubara Beraktivitas di Luar Jam Operasional

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved