Breaking News:

Berita Batanghari

Puluhan Lembaga di Batanghari Tutup Gara-gara Tak Ada Murid

Berita Batanghari-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batanghari mencatat ada sekira 21 lembaga tutup dikarenakan tak ada murid.

Penulis: A Musawira | Editor: Nani Rachmaini
MUSAWIRA/TRIBUNJAMBI.COM
M Ridwan Noor, Kepala Bidang Pembinaan Paudni dan Pendidikan Non Formal, Disdikbud Kabupaten Batanghari. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batanghari mencatat ada sekira 21 lembaga tutup dikarenakan tidak adanya anak didik.

Kepala Bidang Pembinaan Paudni dan Pendidikan Non Formal, Disdikbud Kabupaten Batanghari, M Ridwan Noor mengungkapkan kondisi pandemi saat ini menjadi penyebab terjadinya puluhan lembaga yang tutup itu.

Berdasarkan Dapodik dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di daerah ini dari 21 lembaga yang tutup terbagi dalam lembaga TK sebanyak 155 yang tutup ada 3, kini menjadi 152.

Kemudian, KB dari 185 tutup 14 sehingga tersisa 171, TPA dari 4 tutup 1 sisa 3, PKBM dari 26 tutup 3 sisa 23 lembaga dan SPS masih tetap dengan 9 dan SKB masih bertahan 1.

“Kita sudah masuk tahun ajaran baru dan sudah melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dengan kapasitas 50 persen dari jumlah peserta didik,” kata M Ridwan Noor pada Senin (18/10/2021).

Menurut Dapodik kata Ridwan penutupan lembaga paling banyak terjadi di Kelompok Bermain (KB) berjumlah 14 lembaga yang tersebar di Kecamatan Muara Bulian.

Baca juga: Kecelakaan Maut di Batanghari, Dua Truk Batu Bara Tabrakan, Satu Orang Meninggal Terlindas

Baca juga: 60 Desa di Batanghari Laksanakan Pilkades, Hanya Satu Desa Ini Pakai Sistem E-Voting

Baca juga: Kasus Menurun, Tersisa Enam Pasien Covid-19 di Batanghari

“Penyebabnya KB ini di saat pandemi kehilangan kontrol sehingga juga kehilangan anak murid, akhirnya banyak yang tutup,” ujarnya.

Setelah data ini divalidasi oleh kementrian pihak dinas akan memanggil lembaga ini, lagi pula pihaknya sudah zoom meting bersama kementrian desa untuk berbagi tugas karena desa juga memiliki peran untuk mendorong anak-anak usia sekolah baik itu PAUD, TK dan SD terhadap masyarakatnya.

“Penutupan lembaga yang tidak memiliki anak didik sudah kita beri waktu dua semester yakni ganjil dan genap,” katanya.

Sementara itu, untuk selanjutnya pihaknya akan koordinasi bersama Disdukcapil untuk melihat jumlah anak usia sekolah di desa-desa tersebut.

Misalnya usia anak 1-2 tahun itu berapa anak, 3-4 berapa banyak pihaknya akan melihat itu sehingga nanti kalau memang jumlahnya banyak, ia akan dorong perangkat desa untuk mengimbau masyarakatnya.

“Pihak lembaga sudah kita dorong melalui majelis guru di setiap lembaga untuk mengimbau orang tua dari anak-anak untuk belajar di lembaga,” kata Ridwan.

Ia bilang sebenarnya yang bertanggung jawab adalah semua lini mulai dari perangkat desa, orangtua, dan dinas.

Pihak dinas kata dia sebagai fasilitasi kebutuhan, baik itu sekolah, guru dan peserta didik. Jika dalam per semester tidak ada kegiatan di lembaga tersebut maka dinas mengeluarkan surat penutupan kepada lembaga tersebut kalau memang tidak ada anak didik. (*)

Baca juga: Polda Jambi Resmi Terima Laporan Kasus Dugaan Penipuan Investasi Lele, Kerugian Capai Rp 2,35 Miliar

Baca juga: BREAKING NEWS Dua Anak SD di Kumpeh Ilir Tewas Tenggelam di Kolam Bekas Galian Timbunan Masjid

Baca juga: Polresta dan Resmob Polda Jambi Ringkus Geng Motor yang Serang Remaja di Alam Barajo

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved