Pahrudin Sebut Partai Ummat Perlu Ubah Strategi Marketing dan Tokoh Jika Ingin Dilihat
Berita Jambi-Dr. Pahrudin HM, M.A, Analis Politik Universitas Nurdin Hamzah Jambi memberikan pandangan terkait dengan sejumlah pengurus
Penulis: Samsul Bahri | Editor: Nani Rachmaini
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Dr. Pahrudin HM, M.A, Analis Politik Universitas Nurdin Hamzah Jambi memberikan pandangan terkait dengan sejumlah pengurus Partai Ummat di wilayah pusat khususnya mundur dari kepengurusan.
Tidak hanya di Pusat, di sejumlah wilayah yang ada di Jawa pun juga dikabarkan beberapa orang mengundurkan diri dari kepartaian yang baru dideklarasikan pada tanggal 29 April 2021.
Ia menyebut bahwa secara pandangan awal Ia menyebut bahwa demokrasi indonesia kebablasan atau tidak pada relnya.
Ia menyebut ini karena menurutnya bahwa masyarakat berharap partai politik sebagai satu-satunya mekanisme untuk pemimpin publik lahir dari partai politik melalui kaderisasi.
Namun yang terjadi tidak menjalankan fungsinya.
"Mereka lebih oportuni dan pragmatis sehingga tidak punya pondasi yang kuat sehingga muncul partai politik yang pecahan dari partai tertentu karena mereka tidak sejalan lagi, ide atau kepentingan yang berbeda," sebutnya.
Baca juga: Sempat Waka Partai Ummat Provinsi Jambi, Budimansyah Kini Loncat ke Nasdem, Ini Penjelasannya
Baca juga: Ketua DPW Partai Ummat Provinsi Jambi Sebut Kepengurusan di Jambi Aman
Baca juga: Eks Ketua DPP PAN Pimpin Permata Ummat, Siap Tampung Yang Ingin Gabung ke Partai Ummat
"Muncullah partai baru yang secara fundamen tidak punya kekuatan jadi lebih ke oportuniti aja bahkan ada kesan balas dendam karena kepentingannya tidak diakokodasi bikin partai baru yang sebetulnya tidak siap. Di bawah ini pondasi tidak ada tapi di paksakan," ungkapnya.
Menyikapi dengan kehadiran Partai Ummat yang merupakan partai politik baru di Indonesia dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tanggal 20 Agustus 2021.
Pahrudin memungkinkan bahwa adanya anggota atau kader yang bergabung karena belum memiliki perahu.
Selain memang disebutkanya adanya kader atau pengurus yang pindah perahu karena tidak ditepatinya sebuah janji mungkin yang ditawarkan.
Namun sebetulnya dari sisi politisi karena oportunis.
"Dari satu sisi (ada yang bubar) ya oportunis. Bisa saja mereka yang gabung partai baru ini tidak punya tempat dalam tanda kutip itu partai yang sudah ada. Kemudian dibangun lah asumsi bahwa ideologinya tidak cocok dengan dan kita hal-hal kek gitu kan yang di munculkan," sebutnya.
"Tapi kalo kita lihat hal-hal semacam ini mereka menunjukkan bahwa pragmatisnya sangat kental begitu," tambahnya.
Ia menilai bahwa sebetulnya saat ini yang perlu dilakukan adalah penyederhanaan partai.
Sehingga tidak selalu yang muncul ke permukaan berkaitan dangan dualisme atau mundurnya suatu pengurus atau kader.
