Breaking News:

Ini Rencana Menteri ESDM Selesaikan Masalah Tambang Minyak Ilegal di Batanghari Jambi

Tambang minyak ilegal di Kabupaten Batanghari direncanakan akan dibuat wilayah pertambangan rakyat. Saat ini Menteri ESDM tengah susun RPP.

Penulis: Monang Widyoko | Editor: Teguh Suprayitno
istimewa
Ditreskrimsus Polda Jambi, terbitkan empat orang daftar pencarian orang (DPO) kasus kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Bungku, Batanghari, Sabtu (18/9/2021) lalu. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan pihaknya tengah menyusun formula bagaimana sumur ilegal yang ada dapat menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Dalam kunjungan dinasnya ke Jambi pada Jumat (15/10/2021) ia menjelaskan akan melakukan pemberdayaan masyarakat terkait tambang.

Namun sesuai dengan aturan dan ukuran yang telah disepakati.

"Dengan pemberdayaan masyarakat, bisa dialihkan ke kegiatan yang akan mengupayakan pola kerja sama. Sehingga nantinya pemangku konsesi pertambangan akan menjadi bapak asuh dari pengelolaan tambang rakyat," katanya.

WPR sendiri nantinya diharapkan dapat dikelola langsung oleh pemprov dan begitu pun rekomendasi WPR langsung dari pemprov.

"Untuk WPR itu RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)nya sedang dalam tahap harmonisasi. Bentar lagi selesai dan Pemprov nantinya punya otoritas untuk pengelolaan WPR dan rekomendasinya pun dari Pemprov," jelasnya.

Baca juga: Ini Kata Menteri ESDM Usai Lihat Tambang Minyak Ilegal di Batanghari Jambi

Baca juga: Api Masih Menyala di Sumur Minyak Ilegal Desa Bungku, Petugas Masih Berusaha Memadamkan

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved