Breaking News:

Cara Mengaktifkan Kembali Kartu KIS PBI dari BPJS Kesehatan

Bagi peserta yang Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang kartunya tidak aktif lagi jangan khawatir.

Penulis: Fitri Amalia | Editor: Nani Rachmaini
kompas.com
Ilustrasi. Kartu BPJS Kesehatan. 

TRIBUNJAMBI.COM - Bagi peserta yang Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang kartunya tidak aktif lagi jangan khawatir.

Karena peserta dapat mengaktifkan kembali KIS PBI dengan cara berikut ini.

Sri Widyastusi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi mengatakan, sesuai dengan Permensos Nomor 21 Tahun 2019 pasal 8, PBI Jaminan Kesehatan yang telah dihapuskan paling lama 6 bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan, dapat dilakukan re-aktivasi atau pengaktifan kembali dengan syarat ditemukan layak membutuhkan layanan kesehatan.

"Iya masyarakat dapat melakukan re-aktivasi dengan syarat ditemukan layak membutuhkan layanan kesehatan," ujarnya Senin (4/10/2021).

Widyastusi menyebut langkah-langkah yang harus dilakukan peserta untuk mengaktifkan kembali kartu PBI yakni peserta dapat menghubungi BPJS Kesehatan call center 165 chat asisten JKN (Chika). Atau peserta datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mengetahui status kepesertaan PBI JK.

Selanjutnya peserta melaporkan diri ke Dinas Sosial setempat dengan membawa kartu JKN KIS, Kartu Keluarga dan KTP elektronik.

"Lalu nanti berdasarkan dokumen kependudukan, Dinas Sosial menerbitkan surat keterangan yang ditujukan kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat untuk permohonan reaktivasi status kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan dan membutuhkan layanan kesehatan," jelasnya.

Langkah berikutnya setelah dilakukan re-aktivasi, peserta dapat kembali ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Rumah Sakit dan melapor bahwa kartu sudah aktif kembali.

"Bagi peserta PBI JK yang telah dinonaktifkan lebih dari enam bulan lalu, silakan membawa dokumen kependudukannya dan mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial setempat untuk diproses supaya terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Hal tersebut sesuai keputusan PP nomor 76/2015 dan Permensos nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan DTKS," tutup Widyastuti. (*)

Baca juga: Kategori Kelas Layanan Rawat Inap BPJS Kesehatan akan Dihapus, Bagaimana dengan Iuran?

Baca juga: BPJS Kesehatan Bertahap Ubah Nomor Layanan Care Center

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved