Breaking News:

Kawal Perlindungan Pekerja Non ASN, BP Jamsostek Muaro Jambi Gandeng Kejaksaan

BPJS ketenagakerjaan cabang Muarojambi jalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Muarojambi

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Rahimin
Istimewa
 BPJS Ketenagakerjaan cabang Muarojambi jalin kerjasama dengan Pemkab Muarojambi. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Muarojambi Bambang Bayu Suseno. 

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Untuk mewujudkan perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, BPJS ketenagakerjaan cabang Muarojambi jalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Muarojambi.

Adanya kerja sama itu, diharapkan seluruh pegawai non ASN di organisasi perangkat daerah Kabupaten Muarojambi diwajibkan mendaftarkan pegawai non ASN nya dalam BPJS Ketenagkerjaan.

Hal itu diungkapkan Kepala BPJS cabang Muarojambi Irma Iskandar, pada acara Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran Pemkab Muarojambi dan lembaga vertikal Muarojambi di kantor Bupati Muarojambi, Senin (27/09/21)

Semua pegawai non ASN di instansi pemerintah maupun vertikal itu diwajibkan daftar BPJS ketenagakerjaan tertera pada intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 27 tahun 2021. 

Focus Group Discussion ini juga dihadiri Wakil Bupati Muarojambi Bambang Bayu Suseno, Sekda Muarojambi Ir Azrin, Kajari Muarojambi Kamin dan diikuti seluruh kepala OPD lingkup Pemkab Muarojambi.

"Dengan adanya jalin kerja sama ini, dapat meberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pegawai non ASN di pemerintahan dan lembaga vertikal di Muarojambi," kata Irma Iskandar.

Ia berharap semua OPD Muarojambi dan lembaga vertikal dapat daftarkan semua pegawai non ASN nya ke BPJS ketenagakerjaan.

Irma Iskandar mengakui, pegawai non ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Muarojambi baru sedikit yang terdaftar di program BPJS ketenagakerjaan.

"Kita berharap kedepannya melalui FGD ini timbul kesadaran OPD untuk mendaftarkan pegawai non PNS nya ke BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Sementara, Wakil Bupati Muarojambi Bambang Bayu Soeseno dalam sambutannya juga sangat mendukung langkah tersebut.

"Pegawai non ASN atau honorer di lingkup OPD Kabupaten Muarojambi wajib didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, karena iuran nya pun hanya Rp15.000,” katanya.

Kajari Muarojambi Kamin mengungkapkan, diharapkan pada 2022 pegawai non ASN di OPD Muarojambi sudah diwajibkan mengikuti program BPJS ketenagakerjaan..

Karena hal itu sudah tercantum pada Inpres Nomor 2 tahun 2021 dan pemendagri no 27 tahun 2021. "Saya bersama Bupati akan turut mengontrol OPD di Kabupaten Muarojambi yang belum mendaftarkan pegawai non ASN nya ke BPJS ketenagakerjaan untuk segera didaftarkan," pungkasnya.

Baca juga: Klik Link bpjsketenagakerjaan.go.id untuk Mengklaim JHT BPJS Ketenagakerjaan 2021 Anda

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Gelar Vaksinasi Covid-19 dan Donor Darah Bagi Pekerja Sektor UMKM

Baca juga: BPJS Kesehatan Bertahap Ubah Nomor Layanan Care Center

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved