Breaking News:

Pengurus DPD PDIP Provinsi Jambi Laporkan Akun Yang Sebut Megawati Sakit dan Koma

Pengelola akun Youtube Hersubeno Point dilaporkan ke Polda Jambi Senin (20/9/2021) siang

Penulis: Rahimin | Editor: Rahimin
Istimewa
Pengurus DPD PDIP Provinsi Jambi usai melapor di Polda Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Beberapa pengurus teras DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Jambi melaporkan pengelola akun Youtube Hersubeno Point, ke Polda Jambi Senin (20/9/2021) siang.

Lapotan itu terkait berita bohong atau hoaks soal Megawati Soekarnoputri sakit atau koma. Laporan ini buntut dari konten pada akun YouTube Hersubeno Point menyebut kabar komanya Megawati itu 1.000 persen.

Laporan ke Polda Jambi ini diwakili sejumlah pengurus diantaranya, AKBP (P) Henni Astuti, Wakabid Hukum, HAM dan Perundang-undangan Nazirin Lazie, Wakabid Kehormatan Partai Eko S Edy Utono, Wakabid Ekonomi Kreatif dan Digital Ami Setia, Arie Permata dan Mega Apriana Manalu dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi.

"Ya, kami melaporkan berita hoaks (bohong) yang diduga dilakukan 9 September 2021 tentang ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang diinformasikan koma dan dirawat di RSPP. Perbuatan akun channel youtube atas nama Hersubeno Point menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat pada umumnya dan kalangan kader partai pada khususnya. Sehingga sangat merugikan partai dan kehormatan partai,” kata Nazirin Lazie.

Menurut Nazirin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekamoputri sedang dalam keadaan sehat wal afiat baik jasmani maupun rohani.

Bahkan pada 10 September 2021 membuka acara virtual zoom meeting dari rumah kediamannya dalam kegiatan Pendidikan Kader tingkat Madya yang diadakan secara Nasional di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan.

“Ibu Mega juga memberikan pengarahan kurang lebih 3 jam. Seecara tegas menginstruksikan kepada peserta sekolah partai khususnya dan kepada seluruh pengurus partai dan kader partai untuk bersatu dan bekerja keras secara bergotong royong memenangkan Pemilu 2024 yang akan datang,” katanya lagi 

Makanya, pihaknya berpendapat bahwa dugaan tindak pidana tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP serta ketentuan Pasal 27 Ayat (3) junto Pasal Ayat a) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman hukum pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Paling banyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

“Kita berharap laporan ini segera direspon dengan cara mengusut dan memproses tindak pidana tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Harapannya menjadi pembelajaran bagi setiap orang agar kejadian serupa tindak terulang lagi,” pungkasnya.

Baca juga: Krisdayanti Jadi Trending Topik Setelah Beberkan Gaji Anggota DPR, Berujung Dipanggil Fraksi PDIP

Baca juga: PDIP Bereaksi, Gibran Lebih Pilih Puji Anies Baswedan Dibanding Jokowi

Baca juga: Dua Akun Medsos Dipolisikan Usai Sebar Hoaks Soal Megawati

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved