Breaking News:

Berita Batanghari

Oknum di Desa Awin Batanghari Kembalikan Uang Penyelewengan Dana Desa Sampai Jual Tanah

Dana Desa (DD) yang diselewengkan oleh sejumlah oknum di Desa Awin akhirnya terlepas dari proses hukum, pasalnya Inspektur Daerah Mukhlis mengakui

Penulis: A Musawira | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Tribunjambi/Wira
Inspektur Daerah Batanghari, Mukhlis 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Dana Desa (DD) yang diselewengkan oleh sejumlah oknum di Desa Awin akhirnya terlepas dari proses hukum, pasalnya Inspektur Daerah Mukhlis mengakui bahwa pihak desa telah melakukan pengembalian uang negara.

"Saat ini sudah lunas, LHP kami pada 29 September 2021 mereka membayar sebesar Rp 351 juta. Akan kita setorkan ke kas desa dan sebanyak Rp 44 juta ke kas negara," kata Mukhlis selaku Inspektur Daerah Kabupaten Batanghari, Selasa (21/9/2021).

Mukhlis mengatakan bahwa yang bersangkutan pada Senin kemarin melunasi pembayaran atas temuan Inspektorat Daerah dari pengelolaan Dana Desa Awin yang diselewengkan.

“Sowi memiliki utang Rp251 juta ia adalah bendahara. Ia menjual tanah tapi itu urusan dia yang penting kewajiban ke negara sudah selesai,” ujarnya.

Desa Awin ini kata Inspektur sudah dua kali menyelewengkan DD mulai dari 2019 dan 2020.

Kasus yang serupa sudah pernah terjadi di Batanghari seperti Desa Kembang Tanjung dan Desa Padang Kelapo yang terjerat hukum, nilai yang diselewengkan kedua desa itu hampir Rp 1 miliar.

“Ini pelajaran kita ke depan jangan lagi berbuat yang tidak sesuai dengan anggaran dan jangan main-main dengan anggaran. Kan sudah ada efek jera,” ucapnya.

Ia mengungkapkan bahwa pada 2020 temuan Inspektorat bagi seluruh desa di Batanghari sebesar Rp 1.8 miliar ditambah temuan BPK menjadi Rp 2.4 miliar.

“Kami dalam setahun empat kali melaksanakan pengawasan untuk evaluasi DD dan pada triwulan ke empat baru kami aksi untuk memeriksa pengerjaan fisik. Temuan kami kebanyakan didapat dari kegiafan fisik,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa pada 30 Agustus 2021 lalu Hari selaku PTK kegiatan sumur bor melakukan pengembalian Rp 96 juta di tambah pajak Rp 20 juta dan Pj Kades membantu Rp 10 juta serta Sekdes membantu Rp 5 juta.

Jadi temuan yang belum dibayar waku itu sebesar Rp 140 juta dari total keseluruhan temuan sebesar Rp 351 juta.

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Desa di Bungo, Warga Pauh Agung Ancam Demo Jika Kejari Tak Serius

Baca juga: Warga Desak Kejari Usut Tuntas Kasus Dana Desa Pauh Agung

Baca juga: Pengembalian Dana Desa Awin Diangsur, Inspektur Batanghari Beri Batas Waktu hingga Septemper

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved