Breaking News:

Berita Bungo

Defisit Ratusan Miliar, Bungo Terancam Tidak Ada Pembangunan Fisik

Berita Bungo-Keuangan Kabupaten Bungo defisit. Anggaran yang telah disediakan diperkirakan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan

Penulis: Muzakkir | Editor: Nani Rachmaini
MUZAKKIR/TRIBUNJAMBI.COM
Mashuri 

TRIBUNJAMBI.COM, BUNGO -- Keuangan Kabupaten Bungo defisit. Anggaran yang telah disediakan diperkirakan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang telah dirancang selama ini.

Tak tanggung-tanggung, defisit yang terjadi mencapai ratusan miliaran Rupiah.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo yang beragendakan Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD tahun 2021 oleh Bupati Bungo.

Sesuai dengan pidato Bupati Bungo H Mashuri, PAD diprediksi Rp 1,3 triliun berkurang sebanyak Rp 150,6 miliar dari target awal sebesar Rp 1,5 triliun.

Sumber anggaran tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah yang bertambah Rp 131 miliar dari Rp 145,1 menjadi Rp 276,8 miliar, pendapatan transfer Rp 276,8 miliar dan PAD tranfer Rp 1,01 triliun lebih.

Selain itu, PAD transfer berkurang jumlahnya sebesar Rp 291,8 miliar dari anggaran sebesar Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,01 triliun.

Tak hanya itu, pendapatan daerah lain-lain yang sah ditargetkan Rp 61 M lebih bertambah 9,4 M dari target APBD tahun 2021 sebesar 51,8 M lebih dan belanja daerah dikursial 1,35 triliun lebih berkurang 154 miliar dari target anggaran APBD 2021 sebesar 1,51 triliun.

Berdasarkan perkiraan pendapatan daerah dan perkiraan belanja daerah tersebut, maka penguranngan defisit anggaran direncanakan sebesar Rp 2,2 miliar lebih.

"Defisit anggaran tersebut secara anggaran tertutup dengan pembiayaan netto," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bungo, Martunis menyebut akan menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan secepat mungkin.

"Waktu akhir pembahasan tinggal 9 hari lagi, mau tidak mau kita harus bekerja keras," kata Martinus.

Untuk mengurangi jumlah defisit, pihaknya terpaksa melakukan pemangkasan kembali terhadap pembelanjaan yang ada di setiap OPD-OPD.

Dan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan lain sebagainya terancam tidak ada lagi.

"Mau tidak mau kita harus memangkas lagi," katanya. (*)

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Desa di Bungo, Warga Pauh Agung Ancam Demo Jika Kejari Tak Serius

Baca juga: Banyak Karyawan Diterima Tanpa Kartu Kuning, Disnakertrans Bungo Sebut Perusahaan Kurang Kooperatif

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved