Breaking News:

Hakim PN Jakarta Pusat Menyatakan Presiden Jokowi dan Anies Baswedan Bersalah

Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan warga dan menyatakan lima pejabat negara bersalah atas pencemaran udara di DKI Jakarta.

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A
Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditetapkan bersalah atas pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta dinyatakan bersalah atas kasus pencemaran udara di Ibu Kota.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan warga dan menyatakan lima pejabat negara bersalah atas pencemaran udara di DKI Jakarta.

Lima pejabat tersebut ialah, Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur DKI Jakarta.

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Ketua Majelis Hakim, Saifuddin Zuhri, saat membacakan putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021).

Hakim menilai, para tergugat dianggap telah lalai dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di wilayah DKI Jakarta.

Dalam putusannya, majelis hakim menghukum kelima tergugat untuk melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Majelis hakim menghukum Presiden Joko Widodo untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baca juga: PDIP Bereaksi, Gibran Lebih Pilih Puji Anies Baswedan Dibanding Jokowi

Baca juga: Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Jadi Tersangka Korupsi, Kini Ditahan Kejaksaan Agung

Baca juga: Golkar akan Bantu Alex Noerdin yang Kini Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

Majelis hakim juga menghukum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas ketiga provinsi.

Majelis hakim menghukum Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara.

"Menghukum tergugat IV [Menteri Kesehatan] untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di provinsi DKI yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan tergugat V dalam penyusunan strategi dan pengendalian pencemaran udara," kata hakim.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved