Breaking News:

Berita Tanjabtim

Kasus Penyerobotan Lahan di Tanjabtim, PT MAJI Persilahkan Warga Tempuh Jalur Hukum

Terkait persoalan dugaan penyerobotan lahan oleh PT MAJI di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Tanjabtim, pihak warga belum mau menempuh jalur hukum.

Tribunjambi/Abdullah Usman
Soal Penyerobotan Lahan, Puluhan Warga Merbau Datangi Kantor Bupati Tanjabtim 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Terkait persoalan dugaan penyerobotan lahan oleh PT MAJI di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Tanjabtim, pihak warga belum mau menempuh jalur hukum.

Sementara itu Ketua SPI Tanjabtim, Ahya Ahadita mengatakan, terkait dari hasil rapat pertemuan tadi ada beberapa hal yang dapat disimpulkan hanya ada beberapa poin yang dinilai tidak tepat jika hal tersebut sebagai solusi.

Pada Juni 2000 warga Merbau melayangkan surat ke Presiden terkait lahan warga Merbau yang dikuasai oleh perusahaan. Kemudian 19 September 2000, turunlah surat dari Mendagri meminta kepada Gubernur Jambi dan Bupati Tanjab Timur untuk memeriksa kebenaran adanya klaim warga Merbau tersebut.

"Dari surat Mendagri itu meminta kalau bisa dipertimbangkan tolong selesaikan secara perundang-undangan yang berlaku, dan laporkan hasilnya. Faktanya sampai sekarang, hanya ada mediasi-madia kecil. Bahkan pihak perusahaan hanya meminta warga Merbau untuk menahan diri. Sementara mereka hilang perdatanya selama 21 tahun. Ini permasalahannya," ungkapnya, Kamis (16/9/2021).

Terkait hasil pertemuan tadi pihak warga dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum, namun menurutnya hal tersebut tidak efektif Negara ini negara hukum, tapi untuk mencapai pengadilan itu tidak gampang.

"Intinya kalau kami harus menempuh jalur hukum, sulit untuk kami, dan kami belum setuju. Kami akan tetap menggunakan instruksi negara," ungkapnya.

Harapannya kepada Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat yang berkompeten untuk menyelesaikan konflik agraria ini dan mengembalikan hak-hak tersebut kepada yang berhak. Kalau memang masyarakat benar, bantu lah masyarakat.

Sementara, Direktur PT. MAJI, Andi Siregar saat dikonfirmasi menyarankan kepada masyarakat Merbau untuk menempuh jalur hukum, karena apapun ini milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (kawasan HGU).

Semuanya pihaknya bergerak berdasarkan hukum, tidak mungkin pihaknya menyerahkan aset negara, tanpa adanya putusan dari pengadilan atau perintah langsung dari Presiden.

"Kita tidak tahu lahan yang diklaim masyarakat yang katanya diduduki perusahaan. Area yang kita akuisisi, area yang sudah clear dan clean, dalam arti area yang sudah mempunyai HGU dari pemilik PT yang lama," pungkasnya.

Baca juga: Terlibat Penyerobotan Lahan, Direktur Utama PT Kharisma Kemingking Ditahan Polda Jambi

Baca juga: Hotma Sitompul Dilaporkan Penyerobotan Lahan Mertua, Bakal Dilaporkan Balik?

Baca juga: Soal Penyerobotan Lahan, Puluhan Warga Merbau Datangi Kantor Bupati Tanjabtim

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved