Breaking News:

Tak Lolos TWK, Pegawai KPK Disalurkan Kerja ke BUMN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap penyaluran kerja ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimaknai secara positif.

Editor: Teguh Suprayitno
Istimewa
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan ditawari untuk kerja di BUMN.

KPK berharap penyaluran kerja ke BUMN itu dimaknai secara positif.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan, penyaluran kerja ke perusahaan pelat merah dapat memberikan manfaat langsung bagi pegawai yang bersangkutan.

"Kami berharap niat baik lembaga ini bisa dimaknai secara positif, karena penyaluran kerja ini tentu memberikan manfaat langsung bagi pegawai yang bersangkutan, institusi kerja yang baru," ujar Cahya dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).

Cahya juga berharap nantinya para almamater KPK bisa melebarkan serta memperkuat simpul antikorupsi di berbagai institusi.

Sebelumnya, Cahya mengakui bahwa KPK berupaya membantu menyalurkan pegawai ke instansi lain.

Dia mengatakan penyaluran itu atas permintaan pegawai.

“Kami dapat jelaskan bahwa atas permintaan pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diangkat menjadi ASN, KPK bermaksud membantu pegawai tersebut untuk disalurkan pada institusi lain di luar KPK," ujarnya.

Baca juga: Beda Pernyataan Novel Baswedan dan Nurul Ghufron Soal Pegawai KPK Jadi Sorotan

Baca juga: Lili Pintauli Diancam Akan Dilaporkan ke Kejagung Jika Tak Mundur dari KPK

Baca juga: Sempat Mangkir dari Panggilan KPK, Atong dan Akeng Bungkam Usai Diperiksa

Cahya berujar, KPK membantu menyalurkan pegawai ke tempat lain sesuai pengalaman kerja dan kompetensi yang dimiliki.

Di sisi lain, kata dia, tidak sedikit institusi yang membutuhkan spesifikasi pegawai sesuai yang dimiliki insan KPK.

“Oleh karenanya, penyaluran kerja ini bisa menjadi solusi sekaligus kerja sama mutualisme yang positif,” ujar Cahya.

Cahya mengatakan penyaluran pegawai juga sesuai dengan program KPK untuk menempatkan pegawainya ke tempat lain sebagai agen-agen antikorupsi.

Dia bilang untuk bisa bekerja di instansi tujuan, pegawai harus mengikuti mekanisme dan standar rekrutmen yang berlaku di instansi itu.

"Salah satu pegawai yang telah menyampaikan surat permohonan untuk disalurkan ke institusi lain menyatakan, keinginan terbesarnya adalah menyebarkan nilai-nilai antikorupsi di tempat lain di luar KPK,” kata Cahya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Harap Penyaluran Kerja ke BUMN Dimaknai Secara Positif.

Tags
TWK
KPK
BUMN
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved