Breaking News:

Ikhtiar Penyelesaian Sengketa Lahan di Provinsi Jambi

Konflik lahan masih terjadi di Provinsi Jambi. Berikut ini tulisan dari Edi Purwanto mengenai penyelesaian sengketa lahan di Provinsi Jambi

Editor: Rahimin
istimewa
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Ikhtiar Penyelesaian Sengketa Lahan di Provinsi Jambi 

TRIBUNJAMBI.COM -  Pada judul di atas, penulis sengaja memilih diksi ikhtiar karena selain berarti berusaha dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ikhtiar berarti pilihan.

Karena memang dalam upaya mencari jalan keluar penyelesaian sengketa lahan di Provinsi Jambi yang sudah berkelindan sejak lama, dan tak jarang berujung pada pada konflik lahan (baca : konflik horizontal maupun vertikal) dibutuhkan banyak pilihan usaha.

Merujuk pada data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2019, Provinsi Jambi termasuk ke dalam 10 besar penyumbang konflik agraria tertinggi di Indonesia, dan dari 24 konflik agraria di Jambi yang telah berlangsung puluhan tahun sebagian besar terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan. Ribuan masyarakat telah menjadi korban, mereka tidak hanya kehilangan lahan, bahkan ada juga yang harus kehilangan nyawa.

Untuk itu dibutuhkan banyak pendekatan dalam penyelesaian sengketa lahan yang terus memakan korban ini. Hemat penulis, setidaknya ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan sebagai bentuk usaha dalam penyelesaian sengketa lahan ini.

Yang pertama adalah pendekatan budaya, menggunakan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat sekitar.

Kedua adalah pendekatan hukum, lewat hukum positif yang ada di Indonesia. Dan ketiga adalah pendekatan politik yang dapat ditempuh lewat jalur parlemen.

Pendekatan Budaya

Masyarakat kita mengenal istilah Tanah Adat atau Tanah Ulayat yang merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved