Data Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Safenet Sebut Tak Ada Perlindungan Data di PeduliLindungi

TRIBUNJAMBI.COM - Belakangan publik tengah dihebohkan soal NIK Presiden Jokowi yang beredar di dunia maya.

Data itu kemudian digunakan warganet untuk melakukan cek kartu vaksin Covid-19 milik kepala negara di aplikasi PeduliLindungi.

Hasil dari pengecekan itu ditemukan kartu vaksin dosis pertama, kartu vaksin dosis kedua, dan form sertifikat vaksin dosis ketiga.

Hasil pengecekan ini diunggah di Twitter dan mendapat respons luas dari warganet lainnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto menilai, kasus Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo yang dipakai warganet untuk melacak sertifikat vaksinasi Covid-19 menunjukkan tidak adanya pencegahan dalam aplikasi PeduliLindungi.

"Jelas, tidak ada strategi besar dengan menetapkan privasi berdasarkan desain, privasi sesuai standar, dan penilaian dampak perlindungan data," kata Damar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Jadwal Persib Bandung, Besok Lawan Barito, Bali United Menanti 18 September 2021

Baca juga: Kemenangan Argentina Atas Venezuela Diwarnai Insiden yang Nyaris Membuat Lionel Messi Cidera Serius

Baca juga: BSI Area Jambi Peringati Hari Pelanggan dengan Perkuat Ultimate Service

Diketahui, NIK milik Presiden Jokowi diduga terpublikasi. Diperkirakan, NIK milik Jokowi didapat melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian form calon Presiden RI untuk Pemilu 2019.

Kemudian, ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan NIK Jokowi untuk membocorkan sertifikat vaksinasi milik mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Atas hal tersebut, Damar berpendapat betapa mudahnya seseorang mengakses data pribadi orang lain. Menurut Damar, dalam aplikasi PeduliLindungi ada fitur untuk mencari sertifikat vaksin menggunakan NIK dan nama orang yang hendak dicari.

"Jadi, kalau sekarang ada yang ambil NIK yang valid itu, lalu tulis nama lengkapnya dan gunakan untuk mengetahui apakah dia pernah divaksinasi atau belum menggunakan aplikasi PeduliLindungi, tidak akan ada kesulitan," jelasnya.

"Isu yang mengemuka hari ini pada tersebarnya sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi sebenarnya bermula dari betapa mudahnya setiap orang menemukan Nomor Induk Kependudukan seseorang yang sah," tambah dia.

Damar menerangkan, kebocoran data yang dialami oleh Jokowi tentu bisa terjadi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Hal itu, kata dia, harus diterima sebagai kenyataan. Ia mengatakan, data yang mudah diakses seperti ini tidak diketahui sejak kapan bermula.

"Hal ini mungkin berawal dari seseorang yang mengekspos KTP atau mungkin pemiliknya sendiri yang mempostingnya di internet. Kemungkinan besar karena lalai," ucapnya.

Menindaklanjuti agar peristiwa kebocoran data tak terulang, Damar meminta ada standar dan desain privasi yang baik dalam menjaga perlindungan data pribadi.

Ia menyarankan, ada standar yang tertulis bahwa seseorang yang bukan saudara sedarah atau keluarga, tidak berhak untuk bisa mengecek data orang lain.

"Harus dibatasi untuk bisa mengecek data orang lain. Apalagi memeriksa data presiden," kata Damar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com