Breaking News:

Berita Batanghari

Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Batanghari Belum Semuanya Legal, 2023 Diupayakan Rampung

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bakeuda Baranghari, Azhar mengatakan bahwa jumlah aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah diseluruh dae

Penulis: A Musawira | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Tribunjambi/Wira
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bakeuda Baranghari, Azhar 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Bakeuda Batanghari terus berupaya melakukan sertifikasi aset tanah pemerintah sebagai bentuk pengamanan aset daerah.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bakeuda Baranghari, Azhar mengatakan bahwa jumlah aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah diseluruh daerah se Kabupaten Batanghari itu sebanyak 726 bidang tanah.

Dari 726 persil itu kata dia yang sudah memiliki sertifikat ada sekira 394 persil atau 54 persen tercatat pada 2020.

Artinya masih ada 332 persil belum memiliki sertifikat tanah atau 46 persen.

“Tahun ini kita targetkan 111 persil atau 30 persen dari jumlah tanah yang belum bersertifkat. Sesuai rekomendasi dari KPK yakni 30 persen,” kata Azhar, Senin (23/8/2021).

Juni 2021 ini pihaknya sudah mencatat sekira ada 39 persil yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dari usulan itu sebanyak 37 persil dinyatakan sudah terbit sertifikatnya.

“Kita ajukan dengan data yang lengkap ada 72 persil untuk tahap berikutnya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan untuk pengamanan legalisasi aset tanah milik pemerintah selain sertifikat tanah juga pemberian papan merek.

Tahun ini kata dia sudah mengajukan sebanyak 65 papan merek yang sudah terpasang khususnya di Muara Bulian dan Muara Tembesi.

Tahun depan pihaknya targetkan 50 papan merek akan terpasang namun jumlah itu disesuaikan pula dengan anggaran.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved